OJK Genjot Penegakan Hukum dan Sinergi untuk Jaga Stabilitas Sektor Keuangan

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penegakan hukum dan sinergi lintas pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas sektor keuangan. Di tengah dorongan pertumbuhan dan inovasi industri jasa keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan pentingnya keseimbangan antara ekspansi industri dengan perlindungan konsumen serta penyelesaian berbagai kasus secara tegas.

Penguatan (reinforcement) ini diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang sehat, terpercaya, dan berdaya tahan dalam mendukung perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan Kiki, sapaan akrab Friderica, usai pengucapan sumpah anggota Dewan Komisioner OJK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3).

"Bagaimana sektor jasa keuangan bisa terus tumbuh, berinovasi tapi dengan mengedepankan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Kami juga akan terus melakukan penegakan hukum juga reinforcement yang kita akan lebih giatkan lagi," ujarnya.

Baca juga : Prasetyo Hadi Harap Pansel Jaring Pimpinan OJK yang Kuasai Ekosistem Keuangan

Ia menambahkan, OJK akan memastikan penyelesaian berbagai kasus di sektor keuangan berjalan lebih tegas, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

"Bagaimana kasus-kasus di sektor keuangan kita akan selesaikan dan juga tentu saja kita akan melakukan terus-terusan sinergi dan kolaborasi," tuturnya.

Dari sisi pasar, OJK juga menyiapkan langkah peningkatan likuiditas melalui berbagai kebijakan, termasuk peningkatan porsi saham beredar (free float) di pasar modal Indonesia. Selain itu, transparansi terus diperkuat melalui keterbukaan kepemilikan saham, khususnya bagi pemegang saham di atas 1%.

Baca juga : OJK Kena Ransomware, DPR Minta Penguatan Sektor Digital Keuangan Negara

"Jadi enggak apa-apa semua terbuka, jadi tahu saham ini siapa saja yang memiliki tersebut," kata Kiki.

OJK juga tengah mendorong keterbukaan Ultimate Beneficial Owner (UBO) atau pemilik manfaat utama pada saham-saham di Indonesia. Di sisi lain, klasifikasi data investor di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diperinci agar memberikan gambaran yang lebih jelas kepada investor mengenai profil kepemilikan suatu saham.

Penguatan tidak hanya dilakukan di pasar modal, tetapi juga melalui perbaikan manajemen risiko di seluruh sektor jasa keuangan. Hal ini menjadi penting di tengah tantangan geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Kiki mengibaratkan kondisi tersebut seperti perjalanan pesawat di tengah cuaca buruk. Meski situasi eksternal tidak dapat dikendalikan, keselamatan tetap dapat dijaga selama kondisi pesawat dan kepemimpinan tetap solid. Menurutnya, ketahanan sektor jasa keuangan menjadi prioritas utama agar mampu menghadapi berbagai gejolak global.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan, OJK akan meningkatkan ketentuan minimum free float secara bertahap hingga mencapai 15%.

Selain itu, penguatan tata kelola juga dilakukan melalui kewajiban pendidikan bagi pengurus, komisaris, dan direksi, serta verifikasi oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan tercatat.

"Hari ini, alhamdulillah sudah kami sampaikan persetujuan kami ke Bursa dengan catatan penyesuaian beberapa poin," kata Hasan.

Ia menerangkan implementasi aturan akan dilakukan bertahap dengan melibatkan tim kerja bersama antara OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO), serta pelaku pasar dari sisi penjual (sell side) dan pembeli (buy side), termasuk investor domestik maupun global. Tim ini akan secara berkala mengevaluasi kesiapan emiten dan daya serap pasar sebelum memasuki setiap tahapan peningkatan free float.

"Jadi Maret itu batas waktu tahap pertama, kemudian tahun kedua dan seterusnya," ucap Hasan.

Untuk saham baru atau perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (IPO), ketentuan minimum free float 15% akan langsung berlaku setelah aturan diterbitkan secara efektif.  (H-3)