OJK Kena Ransomware, DPR Minta Penguatan Sektor Digital Keuangan Negara

SISTEM layanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami gangguan sistem terhitung sejak Senin (2/10/2023) malam akibat infiltirasi ransomware. Sebab itu, hingga kini, sejumlah layanan sistem informasi OJK tidak dapat diakses.

Mengetahui masalah tersebut, Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin meminta klarifikasi penyebab peristiwa tersebut kepada pihak OJK dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10).

Ia menilai digitalisasi sistem keuangan di Indonesia masih lemah terhadap serangan siber.

Baca juga: Ancaman Ransomware Disebut Makin Berbahaya

Tidak ingin masalah tersebut terulang kembali, politiku dari Fraksi Partai Golkar itu meminta para mitra kerja Komisi XI DPR agar memperkuat sistem layanan dan data-data krusial keuangan secara serius. Baginya, upaya ini vital dilaksanakan pada era disrupsi digital.

"Mitigasi risiko harus dilakukan supaya serangan serupa tidak terjadi lagi. Kami tentu sangat berharap di tengah canggihnya teknologi, mitra-mitra (kerja Komisi XI DPR) kita bisa serius semakin meningkatkan keamanannya," ungkap Puteri.

Baca juga: DPR Dorong BI dan OJK Sinergi dengan Pemprov Tingkatkan KUR UMKM di Sulsel

Ia pun mengingatkan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan Keuangan (KSSK), yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, untuk berkomitmen mengevaluasi proses dan pengawasan digitalisasi untuk memperkuat sektor keuangan negara.

"Jangan sampai lemahnya teknologi di sektor keuangan kita, lalu adanya serangan siber ini, menjadikan lumpuh negara," tandasnya.

Diketahui, pihak OJK mengakui adanya gangguan yang menyerang layanan sistem OJK. Sehubungan dengan isu tersebut, sejumlah langkah telah diupayakan OJK untuk memulihkan seluruh layanan sistem yang dimiliki.

Beberapa layanan yang secara bertahap telah pulih di antaranya website OJK, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dan iDebku.  (RO/S-4)