Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SISTEM layanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami gangguan sistem terhitung sejak Senin (2/10/2023) malam akibat infiltirasi ransomware. Sebab itu, hingga kini, sejumlah layanan sistem informasi OJK tidak dapat diakses.
Mengetahui masalah tersebut, Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin meminta klarifikasi penyebab peristiwa tersebut kepada pihak OJK dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10).
Ia menilai digitalisasi sistem keuangan di Indonesia masih lemah terhadap serangan siber.
Baca juga: Ancaman Ransomware Disebut Makin Berbahaya
Tidak ingin masalah tersebut terulang kembali, politiku dari Fraksi Partai Golkar itu meminta para mitra kerja Komisi XI DPR agar memperkuat sistem layanan dan data-data krusial keuangan secara serius. Baginya, upaya ini vital dilaksanakan pada era disrupsi digital.
"Mitigasi risiko harus dilakukan supaya serangan serupa tidak terjadi lagi. Kami tentu sangat berharap di tengah canggihnya teknologi, mitra-mitra (kerja Komisi XI DPR) kita bisa serius semakin meningkatkan keamanannya," ungkap Puteri.
Baca juga: DPR Dorong BI dan OJK Sinergi dengan Pemprov Tingkatkan KUR UMKM di Sulsel
Ia pun mengingatkan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan Keuangan (KSSK), yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, untuk berkomitmen mengevaluasi proses dan pengawasan digitalisasi untuk memperkuat sektor keuangan negara.
"Jangan sampai lemahnya teknologi di sektor keuangan kita, lalu adanya serangan siber ini, menjadikan lumpuh negara," tandasnya.
Diketahui, pihak OJK mengakui adanya gangguan yang menyerang layanan sistem OJK. Sehubungan dengan isu tersebut, sejumlah langkah telah diupayakan OJK untuk memulihkan seluruh layanan sistem yang dimiliki.
Beberapa layanan yang secara bertahap telah pulih di antaranya website OJK, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dan iDebku. (RO/S-4)
Kehadiran OJK diharapkan dapat meningkatkan potensi daerah, terutama mengembangkan UMKM.
Hingga saat ini, peran kolaborasi dan ketatnya pengawasan oleh OJK menjadi salah satu elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi di berbagai Fintech.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri LHK Siti Nurbaya dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Selasa (18/7).
Santunan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara terhadap para pekerja yang melaksanakan tugasnya yang dapat mengalami risiko tertentu dan tidak dapat diprediksi.
Metode pembayaran paylater kini telah menjadi hal yang akrab di kalangan masyarakat Indonesia. Fleksibilitas merupakan salah satu keunggulan paylater.
Predikat Badan Publik Informatif merupakan predikat tertinggi bagi badan publik dalam hal keterbukaan informasi publik. Urutan predikat keterbukaan informasi publik dari yang tertingg
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja mencapai 142 juta per Februari 2024.
BPR merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan usaha secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah, tetapi tidak menyediakan layanan giro seperti bank umum
Mayoritas pengaduan dan konsultasi disampaikan secara langsung ke OJK Cirebon
Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung KH Irfan Hielmy Islamic Center untuk mendorong dan meningkatkan literasi keuangan di Kabupaten Ciamis.
Generasi pemuda harus memiliki strategi terutama dalam perencanaan keuangan untuk menghadapi maraknya layanan keuangan digital
TEORI ekonomi tentang boom and bust cycle, yang kita pelajari pada saat mengikuti kuliah ilmu ekonomi, ternyata mulai terlihat lagi saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved