Dituduh Kartel Bunga Pinjaman, Asosiasi Pinjol: Tidak Masuk Akal

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara mengenai tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai pelaku usaha penyedia layanan pinjaman online (pinjol) melakukan pengaturan suku bunga layaknya kartel. Ketua Umum AFPI, Entjik S Djafar, mengungkapkan bahwa dirinya merasa kecewa dan menyebut tuduhan tersebut tidak adil. Ia mengungkapkan, penetapan suku bunga telah didiskusikan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi konsumen dari praktik pinjaman mencekik dan pinjol ilegal.

"OJK waktu itu mengarahkan kita, OJK minta ini bunga harus diatur. Supaya apa? Zaman itu tidak bisa kita membedakan, sangat sulit membedakan antara pindar dan pinjol. Itu yang masalah," kata Entjik di kantor Celios, Jakarta, Senin (11/8).

Entjik membeberkan, pada 2020-2023 bunga pinjol bisa mencapai 1,5% per hari. Oleh karenanya, AFPI bersama dengan OJK menyepakati untuk menetapkan batas manfaat ekonomi 0,8% per hari untuk sektor konsumtif, mengikuti standar Inggris.

Baca juga : Utang Masyarakat di Pinjol terus Membengkak, Tembus Rp83,52 Triliun

Ia menjelaskan, suku bunga kala itu tidak bisa langsung diturunkan karena biaya teknologi untuk risk control dan credit scoring masih sangat tinggi akibat infrastruktur yang masih belum memadai. Entjik menyampaikan, AFPI sama sekali tidak mencari keuntungan atau memiliki kepentingan tersendiri untuk menyesuaikan suku bunga pinjaman daring.

"Ini tujuannya untuk consumer protection. Kita melindungi consumer supaya bunga tidak gila-gilaan. Apakah kita jadi penjahat? Nah ini yang perlu kita luruskan bahwa bunga ini kita memang atur untuk consumer protection, bukan untuk keuntungan. Bukan untuk kita bersepakat ramai-ramai untuk keuntungan dan yang paling penting bahwa ini atas arahan OJK," tuturnya. (E-3)