Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko, baik secara internal maupun di sektor jasa keuangan nasional. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Shopia Wattimena, dalam forum diskusi bersama media di Jakarta, Jumat (15/8).
Shopia menekankan bahwa penguatan tata kelola tidak hanya penting di lembaga-lembaga pengawasan, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi lembaga keuangan agar dapat tumbuh berkelanjutan.
"Kelemahan tata kelola di lembaga lain, itulah yang kita gawangi. Penguatan harus dimulai dari hulu, dari perusahaan, dan dari OJK sendiri. Internal audit di OJK kita perkuat melalui ARK (audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas), karena muaranya adalah penguatan pengawasan. Jika pengawasnya kuat, lembaganya pun akan kuat," ujarnya.
Menanggapi persepsi bahwa tata kelola yang ketat justru memperlambat pencapaian target, Shopia membantah hal tersebut. Menurutnya, persepsi ini perlu diluruskan.
“Ada anggapan bahwa tata kelola pemerintah terlalu banyak mengerem, padahal tidak demikian. Justru dengan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (governance, risk, and compliance/GRC) yang baik, target akan tercapai lebih optimal dan aman. Ekosistem yang sehat itu mempercepat, bukan menghambat,” jelasnya.
Meski berbagai inisiatif telah dilakukan, tantangan tetap ada. Shopia menyoroti masih rendahnya persepsi terhadap integritas dan transparansi.
Skor indeks Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan persepsi korupsi Indonesia menunjukkan posisi yang belum ideal, bahkan masih kalah dibanding lima negara lain di kawasan ASEAN. Survei Penilaian Integritas juga menunjukkan skor rentan di angka 71,53.
"Ada hubungan antara ICOR dan integritas. Bila ICOR kita tinggi, artinya investasi yang masuk tidak menghasilkan output maksimal. OJK harus menjadi katalisator, mendiseminasikan pentingnya tata kelola dan manajemen risiko yang baik secara nasional. Jika ini berjalan baik, insya Allah pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat," tutup Shopia.
Di sisi lain, Shopia menegaskan OJK menerbitkan peraturan yang disesuaikan dengan skala usaha jasa keuangan yang ada.
“POJK yang mengatur tiap sektor memang berbeda, dan ukuran industri sangat memengaruhi cara penerapannya. Bagi industri kecil, sering kali fungsi GRC masih digabung dalam satu peran,” ungkapnya.
Shopia juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem tata kelola yang berkelanjutan. Hal ini diupayakan salah satunya lewat penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2025 yang rencananya dilaksanakan bulan ini.
Tidak hanya mengundang para ahli, dan para praktisi, RGS 2025 juga mengundang para mahasiswa. Tujuannya untuk menanamkan sudut pandang tata kelola yang baik sejak dini.
"RGS memberikan ruang berbagi praktik terbaik, insight, dan trick and tips di bidang kepatuhan. Ini penting karena sebelumnya tidak ada forum seperti ini untuk para manajer kepatuhan. Ini cara kita membangun kesadaran secara konsisten," kata Shopia. (Put)
Satgas Pasti menghentikan 1.556 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode Januari sampai dengan 24 Juli 2025.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pemilik UMKM di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan dan kejahatan digital.
AFPI turut buka suara mengenai tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai pelaku usaha penyedia layanan pinjaman online melakukan pengaturan suku bunga layaknya kartel.
Ketika disinggung mengenai dua anggota DPR Satori dan Heri Gunawan yang menjadi tersangka karena dana CSR, Melchias mengaku tak mengetahuinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved