Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan, jumlah kepesertaan dana pensiun sukarela di Indonesia per April 2025 baru mencapai 5,33 juta peserta. Angka ini meningkat tipis sebesar 1,92% secara tahunan (yoy).
Melihat perkembangan yang masih minim tersebut, OJK membidik pekerja informal yang saat ini mencakup sekitar 58% dari total angkatan kerja untuk mengikuti kepesertaan dana pensiun sukarela.
"OJK melihat peluang penetrasi program pensiun di Indonesia masih cukup besar, khususnya pada sektor informal," ujar Ogi dalam keterangan resmi, Senin (16/6).
OJK terus mendorong industri dana pensiun untuk terus berinovasi, antara lain mencakup pengembangan produk, digitalisasi layanan, edukasi peserta, dan peningkatan layanan pelanggan. Dengan adanya kemudahan layanan, diharapkan dapat meningkatkan kepesertaan khususnya pekerja informal.
Lebih lanjut, Ogi menjelaskan, dari sisi kinerja, return on investment (ROI) dana pensiun sukarela pada April 2025 tercatat sebesar 2,03%, mengalami peningkatan sebesar 0,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, industri dana pensiun masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam pengelolaan investasi.
Tantangan tersebut antara lain mencakup kebutuhan untuk menjaga kesesuaian antara aset dan kewajiban (asset liability matching), memenuhi ekspektasi kinerja pemangku kepentingan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik, serta mengelola ketidaksesuaian antara asumsi aktuaria dan realisasi hasil investasi, terutama yang berdampak signifikan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Manfaat Pasti (DPPK PPMP).
"Sebagai bentuk penguatan, OJK terus mendorong industri dana pensiun untuk meningkatkan kualitas tata kelola, khususnya dalam kebijakan investasi," tegas Ogi
Penekanan diberikan pada pentingnya kualitas portofolio serta keselarasan antara strategi investasi dan liabilitas jangka panjang, agar ketahanan dana pensiun dapat terus terjaga dan berkelanjutan. (Ins/E-1)
BPJS diminga menjangkau sektor informal yang jumlahnya sangat besar di Indonesia.
BRI dan BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dalam program Kebut Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di AgenBRILink 2024 untuk memperluas akses jaminan sosial bagi pekerja informal.
Ombudsman menyerahkan hasil evaluasi dan kajian sistematik mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan
Jaminan Hari Tua (JHT) diakui sebagai salah satu solusi utama bagi pekerja untuk memastikan hidup layak setelah pensiun.
Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyerahkan hasil evaluasi dan kajian sistematik terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pemerintah Kota Makassar.
Edukasi, sosialisasi, serta penguatan regulasi oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko, baik secara internal maupun di sektor jasa keuangan nasional.
Satgas Pasti menghentikan 1.556 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi pada periode Januari sampai dengan 24 Juli 2025.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan kinerja intermediasi perbankan tetap stabil dengan profil risiko yang terjaga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pemilik UMKM di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan dan kejahatan digital.
AFPI turut buka suara mengenai tuduhan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menilai pelaku usaha penyedia layanan pinjaman online melakukan pengaturan suku bunga layaknya kartel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved