Agar Kecelakaan Kerja tak Kandaskan Masa Depan Anak

SORE sehabis hujan, Soliah tak pernah menyangka hidupnya bakal berubah begitu cepat. Perempuan 47 tahun asal Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah, itu menerima kenyataan pahit.

Lututnya langsung lemas, bening air menetes dari matanya, bibirnya bergetar tapi tak bisa berkata. Itu terjadi setelah mendengar kabar suaminya, Darisun Dulmungin, terjatuh dari pohon kelapa setinggi 20 meter saat mengambil nira. Pada 20 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB silam, Darisun meninggal dunia. Nira yang seharusnya dibawa pulang, berganti duka karena yang balik ke rumah adalah jenazah Darisun.

“Jelas sangat kaget. Tidak menyangka kalau suami saya terjatuh dari pohon kelapa. Padahal dia sudah memanjat lebih dari 25 tahun. Tetapi mungkin takdirnya sudah begitu,” ujar Soliah pada Rabu (19/11).

Baca juga : Dari 43,5 Juta Pekerja Bukan Penerima Upah, Baru 11,5 Juta Terlindungi Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Bagi Soliah, kehilangan Darisun bukan sekadar duka mendalam. Ia adalah satu-satunya pencari nafkah utama. Bertahun-tahun, pasangan ini bekerja sebagai penderes nira kelapa.

Darisun memanjat puluhan pohon setiap hari, Soliah mengolah niranya menjadi gula kristal. Dalam sehari, rata-rata mereka menghasilkan 3-5 kilogram (kg) gula, dijual ke koperasi seharga Rp23 ribu per kg. Rata-rata pendapatan per hari sekitar Rp100 ribu. Cukup untuk makan, meski tak bisa menabung.

Setelah kematian suaminya, Soliah mengaku sempat bingung harus memulai hidup dari mana. Ia kini satu-satunya yang bertanggung jawab atas kesejahteraan putrinya, Sulis Oktaviani, yang masih duduk di kelas 4 SD Negeri Sunyalangu. Namun, di balik dukanya ada rasa lega juga, karena Darisun terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga : Baru 1,5% Pekerja Informal Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan, Universal Coverage Jamsostek Terhambat

Dari program jaminan itulah, Soliah menerima santunan kematian sebesar Rp42 juta. Anaknya juga mendapatkan beasiswa hingga perguruan tinggi.

“Kalau tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan, entah bagaimana nasib kami. Mungkin saya akan jatuh makin miskin dan anak saya tidak bisa sekolah,” katanya.

Santunan itu membuatnya bisa menata ulang hidup meski tanpa sosok yang selama ini menopang keluarga. Di Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok, ada kisah lain. Suyati, 52, kehilangan suaminya, Slamet, yang juga bekerja di sektor informal.

“Saya mendapat santunan Rp42 juta dan beasiswa bagi anak saya yang sekarang kelas 12,” kata Suyati.

Ia berharap anaknya bisa melanjutkan kuliah, sesuatu yang sebelumnya sulit ia bayangkan.

“Kalau tidak ada beasiswa, tentu saya tidak kuat membiayai,” ungkapnya.

Salah seorang penderes, Kirtam, 46, asal Cilongok berterima kasih kepada Koperasi Produsen Integrasi Petani Organik (Kopipo) Banyumas yang telah mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya diberitahu sama koperasi sudah didaftarkan menjadi peserta. Jelas berterima kasih, karena banyak yang telah merasakan manfaatnya,” kata Kirtam.

Tak hanya pekerja informal, perangkat desa hingga RT dan RW juga berhadapan dengan risiko kerja yang sering kali tak terlihat. Salah satu Ketua RT di Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Saimin, mengaku merasa lebih tenang setelah diikutsertakan dalam program jaminan sosial ini.

“Alhamdulillah, meski hanya Ketua RT, saya diikutkan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ada kecelakaan kerja akan mendapat biaya sampai sembuh. Tanpa perlindungan ini, kami pasti kebingungan,” ujarnya.

Saimin mewakili ribuan perangkat desa yang selama ini bekerja di garda terdepan pelayanan publik mulai dari pendataan warga, membantu laporan administrasi, hingga menangani persoalan di lingkungan. Risiko kerja mereka nyata, meski tak selalu disadari.

Hindari Kemiskinan

Bagi masyarakat Banyumas, penderes nira kelapa bukan sekadar profesi, tetapi tradisi turun-temurun. Namun, pekerjaan penderes memiliki risiko yang besar, terutama saat musim penghujan karena batang kelapa menjadi licin.

Koperasi Produsen Integrasi Petani Organik (Kopipo) Banyumas adalah salah satu lembaga yang paling merasakan risiko ini. Penasihat Kopipo Banyumas, Sutoro, menceritakan dalam beberapa hari terakhir ada dua petani yang meninggal akibat terjatuh dari pohon kelapa.

“Hari ini, saya menerima laporan ada petani jatuh bernama Dirkam dari Desa Jingkang. Sebelumnya, Kodirin dari Sokawera. Risikonya sangat tinggi. Karena itu, kami mendaftarkan 2.566 penderes sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Sutoro, Kamis (20/11).

Para penderes yang menjadi anggota Kopipo tersebar di lima kecamatan yakni Purwojati, Cilongok, Ajibarang, Karanglewas, dan Sumpiuh. Mereka memanjat 20-25 pohon per hari, masing-masing setinggi 15-20 meter. Karena tingginya risiko, koperasi menyisihkan keuntungan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan para anggotanya. Penderes tidak perlu mengeluarkan uang.

“Koperasi mengutip Rp500-Rp600 per hari dari keuntungan koperasi untuk menutup iuran Rp16.800 per bulan. Jadi, sama sekali tidak menarik dari penderes,” katanya.

Menurutnya, perlindungan ini sangat vital untuk mencegah para penderes jatuh menjadi miskin ekstrem jika mengalami kecelakaan kerja.

“Kalau tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan, mereka bisa sangat terbebani. Biaya pengobatan mahal, dan kalau orang tua meninggal, anak bisa putus sekolah,” ujarnya.

Program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan, misalnya, memberi bantuan Rp1,5 juta per tahun untuk siswa TK dan SD, Rp2 juta untuk SMP, Rp3 juta untuk SMA, serta Rp12 juta per tahun selama lima tahun untuk perguruan tinggi.

“Jadi anak mereka tidak telantar pendidikannya.”

Perlindungan kepada anggota Kopipo juga upaya menjaga keberlanjutan ekspor gula kristal ke sejumlah negara. Tahun 2024, koperasi ini mengekspor sekitar 600 ton gula kristal. Dari Januari-Oktober 2025, sudah mencapai 800 ton, dikirim melalui eksportir swasta ke Uni Eropa, Asia Selatan, hingga Amerika. Karena itu, perlindungan pekerja menjadi bagian dari standar internasional.

Produk yang diekspor harus memenuhi prinsip perdagangan berkelanjutan, termasuk perlindungan sosial pekerja. Selain itu, upaya menurunkan risiko kerja juga dilakukan melalui peremajaan pohon kelapa. Pemkab Banyumas merencanakan mengganti 600 ribu pohon kelapa tua dengan varietas kelapa genjah yang hanya setinggi 2-3 meter.

"Kami sudah mulai menanam 100 ribu kelapa genjah Bali. Ini upaya mengurangi risiko penderes. Sehingga kasus kecelakaan kerja jatuh dari pohon bisa ditekan,” kata Sutoro.

Hadirnya Negara

Pentingnya perlindungan terhadap pekerja disadari juga oleh Pemkab Banyumas dengan mengalokasikan APBD 2025 sebesar Rp970,17 juta untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Alokasinya untuk RT, RW, dan anggota BPD selama empat bulan, mulai September hingga Desember 2025.

“Jumlah totalnya ada 14.645 orang. Pemkab memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi mereka sebagai bentuk hadirnya negara. Karena kalau ada kecelakaan kerja, mereka akan terlindungi,” kata Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

Ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan para perangkat masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. “Pemkab berkomitmen memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para perangkat yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik. Kami ingin memastikan para perangkat desa mendapatkan perlindungan yang layak,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan RT, RW, dan BPD memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat akar rumput. Selain melakukan pendataan dan pelayanan warga, mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa maupun kelurahan.

“Peran Ketua RT dan RW tidak sederhana. Mereka berdiri di garis terdepan mewakili pemerintah dalam berbagai urusan masyarakat. Begitu pula BPD, yang menjadi mitra kepala desa dalam menyerap aspirasi serta mengawal jalannya pembangunan,” kata dia.

Sadewo menambahkan, pemberian perlindungan sebagai bentuk perhatian dan dukungan bagi para tokoh masyarakat, termasuk guru ngaji, pengurus pesantren, organisasi keagamaan, serta perangkat RT, RW, dan BPD.

“Kami ingin mereka bekerja dengan rasa aman. Melalui jaminan ketenagakerjaan, diharapkan mereka bisa menjalankan tugas tanpa kecemasan jika menghadapi risiko kerja,” katanya.

Ia juga menaruh harapan agar kerja sama antara Pemkab Banyumas dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus diperkuat sehingga cakupan perlindungan sosial bisa diperluas ke kelompok masyarakat lainnya.

"Dengan kolaborasi yang baik, saya optimistis kita dapat mewujudkan masyarakat Banyumas yang semakin sejahtera dan terlindungi. Semoga program ini menjadi dorongan bagi semua pihak untuk terus berkontribusi dengan penuh tanggung jawab,” tandasnya.

Ada juga program jimpitan sosial yakni dana yang berasal dari CSR perusahaan dan lembaga lainnya untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan. Tak hanya itu, Sekda Banyumas Agus Nur Hadie juga tengah menyiapkan skema gotong royong sosial dari ASN di kabupaten setempat. ASN diajak untuk ikut serta memperluas perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja rentan, mulai dari tukang becak, penyadap nira, atlet NPCI, hingga pekerja informal lain yang selama ini jauh dari jangkauan perlindungan ketenagakerjaan.

Skema yang tengah dirumuskan adalah penyisihan sebagian gaji ASN untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan.

Menurutnya, masih banyak pekerja dengan risiko tinggi yang belum tersentuh perlindungan formal, sehingga kolaborasi lintas sektor ini dinilai menjadi langkah nyata yang dapat segera dirasakan manfaatnya. Agus mencontohkan mekanisme sederhana yang memungkinkan para pejabat dan ASN ikut berpartisipasi secara proporsional.

“Misalnya Bupati membiayai 10 orang, Sekda 10, kepala dinas 10. Per bulan Rp168 ribu untuk 10 orang, karena iuran per orang Rp16.800,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembiayaan tersebut sepenuhnya menggunakan uang pribadi ASN, bukan dana kantor atau APBD. Bahkan setiap ASN nantinya diwajibkan mengikutsertakan pekerja yang ada di rumah mereka seperti sopir atau asisten rumah tangga ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Program berbasis gotong royong ini direncanakan mulai berjalan pada Januari 2026, setelah ditetapkan melalui peraturan bupati. Pemerintah daerah juga menyiapkan aplikasi khusus untuk memantau kepatuhan ASN dalam membayar iuran, sehingga proses lebih transparan dan berkelanjutan.

Kejar UCJ

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwokerto Muhammad Ramdhoni menyatakan pihaknya terus memperluas cakupan kepesertaan di Banyumas. Hingga Oktober 2025, universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan (UCJ) baru mencapai 36,16%. Target akhir tahun mencapai 43,19%.

“Kami mendorong agar seluruh pekerja, terutama sektor informal, ikut BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Di Banyumas, terdapat 255 ribu pekerja formal atau 67% sudah terdaftar. Namun, dari 320 ribu pekerja informal, baru sekitar 40 ribu yang terlindungi. Sedangkan sektor jasa konstruksi dari lebih 70 ribu pekerja, baru 21 ribu yang tercover. Padahal, hanya dengan iuran Rp16.800 per bulan, pekerja sudah berhak atas perlindungan penuh mulai biaya rumah sakit, santunan kematian, hingga beasiswa anak.

“Kami terus menyosialisasikan manfaatnya,” kata Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Rosalina Agustin.

Upaya peningkatan kepesertaan dilakukan dengan menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Banyumas. Sasaran utamanya adalah pedagang pasar. Ada 28 pasar dengan potensi 12 ribu pedagang. Kabid Pasar Dinperindag Banyumas Gesang Tri Joko tak ragu mendukung upaya ini.

“Manfaatnya jelas. Pedagang terlindungi sejak berangkat hingga pulang,” katanya.

Meski iurannya sangat murah sekitar Rp600 per hari, penyadaran tetap membutuhkan waktu. “Tak mungkin pedagang tiba-tiba sadar, maka kuncinya sosialisasi,” kata Gesang.

Namun pengalaman menarik sempat terjadi. Saat sosialisasi di Pasar Banyumas, tiba-tiba seorang pedagang berdiri dan berteriak, “Saya sudah ikut, Pak, ini buktinya.” Suasana pun pecah oleh tepuk tangan.

Bagi Gesang, momen itu menunjukkan bahwa sudah ada pedagang yang mulai memahami manfaat perlindungan. Bupati Banyumas Sadewo mengakui terkadang kemiskinan bermula dari satu kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan pencari nafkah sakit atau meninggal dunia. Jika tanpa perlindungan sosial, peristiwa tragis itu bisa membuat keluarga ke dalam jurang kemiskinan.

Maka, Pemkab Banyumas terus mendorong program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai tembok untuk mencegah kemiskinan baru, terutama bagi pekerja informal yang selama ini hidup dari upah harian. (E-4)