Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Agung (MA) melantik Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 di Gedung MA, Jakarta, Rabu (25/3). Dalam pelantikan tersebut, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK yang baru
Ia didampingi oleh Purnawarman Bekti Sasongko yang mengemban jabatan Wakil Ketua sekaligus Ketua Komite Etik. Susunan Dewan Komisioner lainnya terdiri dari Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota,
Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota, serta Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota.
Selain itu, Thomas A.M. Jiwandono ditunjuk sebagai anggota ex officio dari Bank Indonesia dan Juda Agung sebagai anggota ex officio dari Kementerian Keuangan.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tertanggal 17 Maret 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa masa jabatan dimulai sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan.
Pengucapan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto. Dalam prosesi tersebut, para pejabat yang dilantik menyatakan komitmen untuk menjalankan tugas secara jujur, tidak menerima maupun memberikan janji atau imbalan dalam bentuk apa pun, serta melaksanakan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.
Mereka juga bersumpah untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab. (Ins)
(P-4)
Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi Google LLC. Google wajib bayar denda Rp202,5 Miliar terkait monopoli Google Play Billing System di Indonesia.
SIDANG gugatan terkait ketiadaan aturan mengenai kemandirian anggaran lembaga peradilan dalam UU MA digugat ke MK
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
OJK mencatat ketahanan permodalan berada pada level yang sangat kuat, memberikan ruang ekspansi sekaligus bantalan risiko yang memadai
Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam penguatan tata kelola layanan kesehatan di industri asuransi.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
SEJARAH baru tercipta di industri jasa keuangan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved