Berita Terbaru Mahkamah Agung Hari Ini

Jaksa Minta Mahkamah Agung Brasil Vonis Jair Bolsonaro Bersalah dalam Dugaan Kudeta

Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.

Mahkamah Agung Izinkan Trump Lanjutkan PHK Massal di Departemen Pendidikan

MA AS mengizinkan Presiden Donald Trump melanjutkan rencana pemangkasan pegawai Departemen Pendidikan.

Ini 5 Poin Krusial pada RUU KUHAP

Ini 5 Poin Krusial pada RUU KUHAP

Sambangi Mahkamah Agung, MPR Bahas Konstruksi Hukum Berpihak HAM

Mediasi dilakukan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung

Revisi KUHAP: Aturan Melarang MA Menjatuhkan Hukuman Lebih Berat Dihapus

DAlam Revisi KUHAP, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya,

Kejagung Diminta tak Puas Berhenti di Zarof Ricar

PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup

Zarof Ricar Kembali Jadi Tersangka, Diduga Terlibat Suap Perkara di PT DKI dan MA

Kejagung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, sebagai tersangka. Kali ini, Zarof diduga terlibat dalam kasus suap di Pngadilan Tinggi dan MA periode 2023–2025.

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

'KEADILAN akan mencari jalannya sendiri' ternyata masih harus dinanti oleh Menteri Perdagangan (Mendag) RI periode Agustus 2015-Juli 2016, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).

Waspadai Intervensi dari Kekuatan Pendukung Korupsi

PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Keterangan FBI Disebut Ringankan Hukuman Setnov

PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI

Jubir MA: Tak Ada yang Intervensi dalam Putusan PK Pengurangan Vonis Setya Novanto

MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.

MAKI Sebut Pengurangan Masa Tahanan Setnov Perburuk Muruah Hakim

MAKI menyayangkan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP.

Respons PK Setnov, KPK Ungkit Sunat Hukuman dan Efek Jera

Putusan hakim tidak boleh diganggu gugat dalam sebuah persidangan. Namun, KPK menyoroti pemberian efek jera atas penyunatan hukuman untuk terpidana kasus korupsi pengadaan KTP-E itu.

Banyak Ditentang karena Hukuman Berkurang, Kubu Setnov: Seharusnya Dibebaskan

KUBU Setnov mengaku tidak puas dengan putusan peninjauan kembali yang memangkas hukuman menjadi penjara 12 tahun enam bulan, dari sebelumnya 15 tahun. Setnov dinilai pantas bebas.

MA Kurangi Hukuman Setnov, KPK: Harusnya Diperberat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

KPK Ingatkan MA, Korupsi Setnov Kejahatan Luar Biasa

KPK komentari Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). 

Pangkas Vonis Setnov, MA Dituding Kehilangan Anutan

HUKUMAN terhadap narapidana kasus KTP-E Setya Novanto (Setnov) yang dipangkas oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi. 

Wakil Ketua KPK: Pengurangan Masa Tahanan Setnov tak Sejalan dengan Semangat Anti Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.

ICW: Pengurangan Hukuman Setya Novanto Berdampak Negatif bagi Pemberantasan Korupsi

Pengurangan hukuman pidana yang diterima mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP-E dapat memberikan efek negatif pada pemberantasan korupsi

PK Setya Novanto Dikabulkan, Hukumannya Makin Ringan

Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik juga dipangkas menjadi 2,5 tahun yang dihitung saat pidana penjaranya selesai.

Rakyat dan Politik Cari Makan

Sekolah Rakyat sonder Esensi Sosdem?

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia