Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang omnibus law. Pemerintah meminta masukan lebih banyak lagi saat nantinya pembahasan omnibus law dilakukan DPR RI.
"Kami berharap dalam penyerahan kepada DPR itu akan lebih banyak lagi pihak yang terlibat dalam pembahasan. Semua kritik tentu menjadi bagian dari proses demokrasi dan tidak masalah sepanjang itu menjadi perbaikan terhadap omnibus law. Itu akan diterima oleh pemerintah dan DPR pastinya," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2).
Fadjroel menyatakan versi draf omnibus law yang beredar di publik dan menuai penolakan bukan versi final dari pemerintah.
Ia menyatakan saat ini baru omnibus law mengenai perpajakan yang surat presiden (surpres) dan drafnya telah diserahkan ke DPR. Adapun draf omnibus law cipta lapangan kerja dan ibu kota negara baru akan diserahkan kepada DPR dalam waktu dekat.
Baca juga : Komnas HAM Desak Omnibus Law Transparan dan Partisipatif
"Mengenai omnibus tentang lapangan kerja beberapa hari yang akan datang akan diserahkan (ke DPR) termasuk juga omnibus law ibu kota negara baru," ucapnya.
Fadjroel menepis penolakan dari sejumlah kalangan, khususnya buruh, yang menyebut omnibus law cipta lapangan kerja mengurangi hak para pekerja.
Ia membantah adanya pengurangan pesangon, pengurangan upah minimum, dan pengilangan masa cuti untuk bekerja yang hamil. Terkait penolakan tersebut, ujarnya, pemerintah terus berkomunikasi dengan kalangan buruh.
"Jadi ada hal-hal yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai. Nanti (draf) yang bisa di perbincangkan secara langsung oleh publik secara utuh itu yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR," imbuhnya.
"Karena prinsip dari Presiden Jokowi siapapun yang terdampak terhadap suatu kebijakan atau undang-undang tidak boleh mengurangi kesejahteraan," tukasnya. (Dhk/OL-09)
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved