Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
JURU Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang omnibus law. Pemerintah meminta masukan lebih banyak lagi saat nantinya pembahasan omnibus law dilakukan DPR RI.
"Kami berharap dalam penyerahan kepada DPR itu akan lebih banyak lagi pihak yang terlibat dalam pembahasan. Semua kritik tentu menjadi bagian dari proses demokrasi dan tidak masalah sepanjang itu menjadi perbaikan terhadap omnibus law. Itu akan diterima oleh pemerintah dan DPR pastinya," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2).
Fadjroel menyatakan versi draf omnibus law yang beredar di publik dan menuai penolakan bukan versi final dari pemerintah.
Ia menyatakan saat ini baru omnibus law mengenai perpajakan yang surat presiden (surpres) dan drafnya telah diserahkan ke DPR. Adapun draf omnibus law cipta lapangan kerja dan ibu kota negara baru akan diserahkan kepada DPR dalam waktu dekat.
Baca juga : Komnas HAM Desak Omnibus Law Transparan dan Partisipatif
"Mengenai omnibus tentang lapangan kerja beberapa hari yang akan datang akan diserahkan (ke DPR) termasuk juga omnibus law ibu kota negara baru," ucapnya.
Fadjroel menepis penolakan dari sejumlah kalangan, khususnya buruh, yang menyebut omnibus law cipta lapangan kerja mengurangi hak para pekerja.
Ia membantah adanya pengurangan pesangon, pengurangan upah minimum, dan pengilangan masa cuti untuk bekerja yang hamil. Terkait penolakan tersebut, ujarnya, pemerintah terus berkomunikasi dengan kalangan buruh.
"Jadi ada hal-hal yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai. Nanti (draf) yang bisa di perbincangkan secara langsung oleh publik secara utuh itu yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR," imbuhnya.
"Karena prinsip dari Presiden Jokowi siapapun yang terdampak terhadap suatu kebijakan atau undang-undang tidak boleh mengurangi kesejahteraan," tukasnya. (Dhk/OL-09)
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved