Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR berharap perwakilan buruh atau masyarakat lain juga bisa memberikan solusi ketimbang hanya aksi demonstrasi tanpa memberikan solusi.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
Migrant Care meminta MK tolak permohonan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia karena merugikan buruh migran.
PAKAR hukum Universitas Parahyangan Prof.Asep Warlan Yusuf, menegaskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada prinsipnya tidak mengalami perubahan.
Selama pemerintah belum dapat menyediakan moda transportasi umum yang layak, cepat nyaman dan aman, tidak berdesakan wacana tersebut dinilai akan sangat merugikan
MENTERI Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menyebut banyak disinformasi yang berkembang di masyarakat terkait RUU omnibus law Cipta Kerja.
Banyak hal yang menjadi perhatian dari daerah dalam RUU Ciptaker, terutama pengaturan investasi di daerah dan tenaga kerja asing yang masuk ke daerah.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantah ada kesalahan koordinasi pada pemerintah dalam penyusunan draft RUU Cipta Kerja.
Melalui rapat harmonisasi, seluruh fraksi akan memberi catatan kritis terkait RUU yang diusulkan oleh lima anggota DPR tersebut.
RUU Cipta Kerja yang mengedepankan sanksi administrasi bukan berarti sanksi pidana hilang seketika.
UU ini saya ibaratkan sebagai kapal induk karena memuat memuat seluruh perlengkapan untuk berperang.
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai isi RUU Cipta Kerja tidak konsisten. Sebab, masih ada ketentuan yang bertentangan dengan aturan di bawahnya.
"Ini RUU Jahiliah, Benar. RUU ini mengada-ada," kata Aktivis Perempuan Siti Musdah Mulia.
Pengalaman selama ini patut menjadi pembelajaran bagi legislator agar tidak merevisi undang-undang politik di saat-saat akhir jelang pemilu.
Dengan revisi itu, kata Saan, diharapkan bisa tercipta demokrasi yang kuat dan berkualitas di Indonesia.
Sosialisasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan di DPR.
Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menarik investasi demi kemajuan ekonomi nasional.
Tanpa pelibatan publik, RUU Cipta Kerja akan terus menuai masalah. Pemerintah dan DPR harus lebih membuka diri menerima masukan.
KSPI bakal mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap disahkan
DPR RI masih memproses kelengkapan administrasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved