Banyak Disinformasi Perihal RUU Cipta Kerja

MENTERI Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menyebut banyak disinformasi yang berkembang di masyarakat terkait RUU omnibus law Cipta Kerja. Johnny mencontohkan disinformasi turunnya upah minimum, penghapusan pesangon, cuti tahunan, cuti hamil dan cuti besar, serta masuknya tenaga kerja asing yang dipermudah.

Tentang upah, katanya, dijelaskan dalam klaster tiga tentang ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. "Upah minimum tidak turun. Ini perlu tahu, jadi kalau upah minimum turun, itu tidak. Semangatnya upah minimum tidak turun karena UU Cipta Kerja terkait juga dengan upah," ujar di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, perihal pesangon, Menkominfo menjelaskan ada mekanisme perhitungan yang mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya masa kerja.

"Pesangon PHK tidak mungkin dihapuskan. Kalau disesuaikan, ya, melalui perhitungan dan syarat-syarat perhitungannya. Tentu dalam perhitungan pesangon sesuai masa kerja dan itu diatur secara teknis di dalamnya.''

Johnny mengatakan pemerintah berharap masyarakat bisa terlibat dalam persoalan RUU Cipta Kerja ini. Berbagai masukan, kritik, dan saran akan menjadi perhatian untuk secara bersama-sama membangun perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan.

Dengan partisipasi masyarakat, imbuh Johnny, pembahasan RUU Cipta Kerja juga bisa lebih transparan.

"Dengan demikian, nanti RUU ini bisa menjadi UU yang menjadi modal buat kita dalam rangka kecepatan mengambil keputusan, kepastian mengambil keputusan, kecepatan keputusan investasi, dan semakin banyaknya pelibat-an tenaga kerja baru bagi lapang-an pekerjaan yang diciptakan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menuturkan dewan tidak akan menghambat proses pembahasan dua RUU omnibus law yang sudah diserahkan oleh pemerintah, yakni Cipta Kerja dan Perpajakan. Pembahasan akan dilakukan secara teliti sejak awal masa sidang berikutnya dimulai.

"Ini mulus kan, enggak ada apa-apa kan. Apa kita menghambat, kan enggak. Intinya ialah jangan terburu-buru, tapi bagaimana omnibus law ini bisa diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat," tutur Puan.

Menurutnya, DPR tidak akan terlalu terpaku dengan batas waktu 100 hari yang diminta Presiden. Bahkan, jika dirasa perlu, DPR bisa menyelesaikan pembahasan dua RUU itu lebih cepat. Namun, saat ini DPR lebih mengutamakan kualitas daripada kecepatan pembahasan. (Ifa/Uta/X-8)