Minggu 16 Februari 2020, 14:57 WIB

Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Siap Tempuh Jalur Hukum

Despian Nurhidayat | Politik dan Hukum
Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Siap Tempuh Jalur Hukum

ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Aktivis buruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan aksi damai di depan kantor DPRD D.I Yogyakarta, Yogyakarta, Rabu (12/2).

 

KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap disahkan. Pasalnya, KSPI merasa hal ini tidak akan menguntungkan bagi buruh.

"Secara hukum kami akan melakukan judisial review formil untuk membatalkan undang-undang itu ke MK," ungkap Presiden KSPI, Said Iqbal di Hotel Mega, Menteng, Jakarta, Minggu (16/2).

Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa KSPI sudah siap berhadapan dengan pemerintah. Dia bahkan sudah menyiapkan Pasal-pasal yang dinilai merugikan buruh yang ada dalam RUU tersebut.

"Judicial review untuk materil juga akan kami sampaikan terkait pasal mana saja yang akan kami minta dibatalkan ke MK," lanjutnya.

Baca juga :  DPR Janji Transparan Bahas RUU Cipta Kerja

Terkait dengan penolakan keras KSPI terhadap RUU Cipta Kerja tersebut, Said menambahkan setidaknya ada sembilan alasan mendasar. Hal tersebut ialah hilangnya upah minimum kerja, hilangnya dana pesangon, penggunaan outsourcing, jam kerja yang eksploitatif.

Selanjutnya terkait penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagai buruh kasar yang bebas, pemutusan hak kerja (PHK) yang dipermudah, hilangnya jaminan sosial bagi buruh khususnya jaminan kesehatan dan pensiun, karyawan kontrak yang tidak terbatas, dan sanksi perusahaan yang dihilangkan.

Said mengatakan jalur hukum itu merupakan hak warga negara. Menurutnya, hak itu tidak boleh dicampuri pemerintah.

"Karena buruh merupakan warga negara yang terdampak dengan sikap pemerintah yang sangat kapitalisme dengan dunia tenaga kerja," pungkas Said.

Selain melakukan gugatan hukum, KSPI juga bakal memerhatikan perkembangan RUU Cipta Kerja. Dia mengatakan pihaknya siap melakukan aksi protes jika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'bermain' dalam pembentukan undang-undang tersebut.

"Bahkan kami akan lakukan aksi besar seperti menghentikan produksi, tapi kami akan lakukan tertib dan damai sesuai aturan," tutupnya. (Des/OL-09)

Baca Juga

Dok.MI

Sekjen Gerindra: Ucapan Terima Kasih di Politik Mulai Hilang

👤Mediaindonesia 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 21:08 WIB
Dia mengatakan, dalam tradisi politik Indonesia, terimakasih adalah suatu yang langka dan jarang dijumpai sehingga menjadi suatu hal yang...
ADEK BERRY / AFP

Pengunjung Mulai Padati JIS, Hadiri Malam Puncak HUT Jakarta

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 19:10 WIB
Masyarakat mulai mendatangi Jakarta International Stadium (JIS) untuk merayakan malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-495 Kota...
Antara

Moeldoko: Pengamanan Laut di Selat Malaka dan Natuna Harus Terintegrasi

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 19:08 WIB
Menurutnya, skema pengamanan wilayah perairan belum optimal, karena dilakukan secara parsial. Selain itu, pelaksanaan operasi laut dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya