Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Keputusan pemerintah pascapertemuan dengan perwakilan serikat buruh menunjukkan proses komunikasi dan demokrasi berjalan baik.
Apabila Puan langsung meminta Baleg menarik klaster ketebagakerjaan, secara politik juga tidak bagus. Maka yang digunakan adalah bahasa ditunda atau ditempatkan di bagian akhir.
Ini merupakan penundaan rapat panja kedua kalinya. Sebelumnya, Panja RUU Ciptaker juga menunda RDPU yang dijadwalkan digelar pada Rabu (22/4) untuk digeser waktunya menjadi kemarin.
Menurut Puan, penundaan pembahasan pasal-pasal Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dilakukan agar DPR Fokus pada fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran pada penanganan pandemi korona.
Perkembangan zaman dan iklim ekonomi ini di dunia harus diikuti pula dengan perubahan regulasi di dalam negeri.
"Omnibus law kan dipersiapkan sebelum Covid-19. Artinya tidak memperhitungkan perubahan tatanan global pascapandemi korona ini usai."
Baleg tidak pernah membatasi atau menghalangi masyarakat dalam proses pembahasan RUU Ciptaker.
Buruh mengusung tiga tuntutan, yaitu hentikan pembahasan omnibus Law RUU Cipta Kerja, tolak PHK, dan liburkan buruh dengan upah serta THR penuh.
DPD menyatakan siap beradu ide dengan DPR terkait RUU Cipta Kerja. Sejumlah pasal di RUU tersebut dinilai bermasalah dengan otonomi daerah.
Pandangan Komite III DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja adalah berdasarkan hasil temuan dari kegiatan penyerapan aspirasi daerah dan masyarakat (Reses) pada bulan Februari 2020 yang lalu.
Meski serikat buruh kerap mengemukakan penolakan terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja, hasil survei menunjukkan pendapat berbeda.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi, mengatakan bahwa proses pembahasan RUU telah diatur dalam konstitusi, termasuk aturan pihak-pihak pengambilan keputusan
Baleg dan pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun, perlu penyesuaian pascapandemi covid-19.
DPR akan melakukan uji publik sebelum menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM).
Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas beberapa poin yang dinilai kontroversial.
Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Taufik Basari, mengatakan bahwa NasDem tak ingin penyelesaian RKUHP dilakukan dengan terburu-buru
Pemerintah ingin melakukan reformasi hukum melalui RUU omnibus law agar mempermudah dan membentuk iklim investasi yang ramah.
pemerintah ingin melakukan reformasi hukum melalui RUU omnibus law agar mempermudah dan membentuk iklim investasi yang ramah.
DPR berharap perwakilan buruh atau masyarakat lain juga bisa memberikan solusi ketimbang hanya aksi demonstrasi tanpa memberikan solusi.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved