Berita Terbaru Ruu Hari Ini

Fokus Covid-19, DPR Diminta Tunda Pembahasaan RUU Cipta Kerja

Harusnya fokus kerja DPR dan pemerintah saat ini adalah penanganan wabah Covid-19 serta DPR mengawasi penggunaan dana penangulangan dan recovery Covid-19.

​​​​​​​Senat AS Setujui RUU Uighur untuk Sanksi Tiongkok

"Beberapa saat yang lalu, kami meloloskan RUU hak asasi manusia Uighur di Senat yang menunutut Partai Komunis Tiongkok bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tidak masuk akal."

TAP MPRS Pembubaran PKI Masuk RUU HIP, PKS Sejalan dengan NasDem

"Jadi, ketika bicara Haluan Ideologi Pancasila, harus dibunyikan dengan tegas soal larangan PKI dan ideologi komunisnya di Indonesia," ujar dia.

Jimly Nilai TAP Pembubaran PKI Layak jadi Landasan RUU HIP

TAP MPRS 25/1966 tentang Pembubaran PKI dinilai layak untuk dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Kerugian Konstitusional Pemohon Kabur

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

​​​​​​​Pengamat Nilai TAP MPRS Pembubaran PKI perkuat RUU HIP

RUU HIP akan memiliki fondasi yang kuat sebagai UU yang akan membentengi Indonesia dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Ada Minus di RUU Haluan Pancasila

Pemberontakan PKI mengancam ideologi Pancasila hingga memicu terbitnya Tap MPRS No XXV/1996. Ketentuan itu selayaknya dijadikan konsiderans.

Notaris tidak Bisa Disidik, Jaksa Judisial Review UU Jabatan Nota

SULIT memeriksa notaris, lima jaksa mengajukan judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) .

Pembahasan UU Omnibus Law Keniscayaan

URGENSI untuk melanjutkan pembahasan RUU omnibus law justru bertitik tekan pada perubahan ekonomi struktural yang akan dihadapi Indonesia ke depan.

NasDem Minta RUU HIP Akomodasi TAP MPRS Pembubaran PKI

NasDem menganggap, TAP MPRS Pembubaran PKI sebagai salah bentuk akomodasi kepentingan kedewasaan politik di DPR.

Revisi RUU Minerba, Jangan Sampai Kembali ke Jaman Belanda

Pasal 169 B yang mengatur perihal pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian karya Pertambangan batu Bara (PKP2B) berpotensi memberikan keringan khusus yang hanya menguntungkan perusahaan.

Pakar : DPR Harus Transparan saat Membahas RUU 

Selain itu, dia juga berkata DPR untuk tetap menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Bila hal itu dijalankan, dia yakin pembahasan akan berjalan dengan baik.

NasDem: RUU Cipta Kerja Harus Buat UMKM Jadi Kekuatan RI

Gobel mengatakan, ke depan melalui RUU Cipta Kerja pembangunan ekonomi harus bisa dilakukan lewat UMKM. Dengan juga menggunakan bahan baku lokal.

DPR Tegaskan Tidak Ada Penundaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Penundaan itu hanya merupakan pandangan salah satu Fraksi dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja di Baleg DPR RI, yaitu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

RUU Cipta Kerja Dibutuhkan tapi Perlu Kehati-hatian

Memang diperlukan regulasi yang memberikan titik keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan juga target pemerintah.

PAN Dukung Penuh Langkah Pemerintah

Eddy mengatakan saat ini Fraksi PAN tidak ada rencana menarik anggotanya dari keanggotaan Panita Kerja (Panja) RUU Ciptaker.

Praktisi dan Pakar Bela RUU Cipta Kerja

Masukan dari pakar secara terbuka diharapkan akan dapat membuat publik paham akan pentingnya RUU Cipta Kerja segera diselesaikan.

NasDem Dukung RUU Cipta Kerja Ditunda

Klaster ketenagakerjaan tak relevan dengan tujuan pembentukan aturan yang memangkas tumpang tindih regulasi dan menyederhanakan peraturan.

​​​​​​​NasDem Dukung Presiden Terkait Penundaan Omnibus Law

NasDem mengusulkan ada perubahan nama Omnibus Law Ciptaker menjadi RUU Omnibus Law Kemudahan Berinvestasi dan Debirokratisasi Perizinan.

​​​​​​​OPSI Sambut Baik Penundaan Klaster Ketenagakerjaan di RUU

Pesan yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan hal yang baik untuk melakukan pendalaman substansi pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan.

Agama Abrahamik dan Panggilan Kebangsaan

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia