Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Jika kita memimpikan segenap warga dan golongan mau menerima Pancasila, harus diusahakan agar berbagai pihak bisa menemukan persambungannya dengan rumusan tersebut.
"Akan sangat bijak sekiranya semua pihak kedepankan dialog, sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktik demokrasi Pancasila," ucap Hasto.
"Ideologi selain Pancasila itu kan tidak boleh. Jadi TAP MPR tentang pembubaran PKI itu wajib jadi landasan pembahasan RUU HIP," tutur Saan.
Konsideran itu tetap harus dicantumkan dalam RUU HIP sebagai salah satu bentuk akomodasi kepentingan dan kedewasaan berpolitik DPR.
Menurut dia, RUU itu menurunkan derajat Pancasila dengan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama.
NasDem tidak dapat mendukung kelanjutan RUU itu ke tahap pembahasan selanjutnya, sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU tersebut
Dengan disertakan di RUU Ciptaker, aturan soal penyiaran diharapkan dapat segera diselesaikan. Mengingat sudah dua periode DPR RUU Penyiaran belum juga rampung.
“Kita sudah mendapatkan berbagai masukan yang umumnya bagus dan kita apresiasi itu semua. Itu akan semakin memperkaya pembahasan omnibus law tentang RUU Cipta Kerja,” ujar Mahfud MD.
RUU Cipta Kerja membatasi partisipasi publik dalam proses amdal.
“Kami sayangkan karena kami memerlukan masukan, soal alasannya salah satunya soal transparansi kami sudah melakukan itu dengan maksimal."
Salah satunya mengenai isu keterwakilan perempuan dalam parlemen, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten.
RUU Cipta Kerja sangat penting dan krusial untuk investasi dalam dan luar negeri bisa tumbuh berkembang dengan maksimal.
Sistem pemilu tertutup berarti masyarakat hanya memilih logo partai. Dalam sistem terbuka, masyarakat bebas memilih calon anggota dewan dari setiap partai di surat suara.
Pembahasan RUU Cipta Kerja terkait klaster UMKM harus memberikan manfaat dengan lingkup yang sangat luas dan diharapkan mendorong kemajuan UMKM di Indonesia.
Pembahasan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik sesuai dengan perundang-undangan.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.
TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 memiliki makna fundamental terhadap RUU HIP, namun anehnya malah tidak dijadikan sebagai salah satu konsideran.
Regulasi baru akan membendung upaya pemisahan diri, subversi kekuasaan negara, terorisme dan tindakan yang membahayakan keamanan nasional.
Saat ini, peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara di ASEAN. Indonesia ada di peringkat 73
"Sementara menggunakan judul RUU dari pemerintah. Nanti ketika pembahasan tidak sesuai dengan judul, bisa disesuaikan."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved