PDIP Siap Dengarkan Aspirasi Masyarakat Terkait RUU HIP

SEKRETARIS Jendral DPP PDI perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyatakan sikap PDIP terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang ramai menerima kecaman dari sejumlah tokoh nasional dan agama.

Sebagai salah satu partai yang menginisiasi RUU tersebut di DPR, Hasto menegaskan sikap PDIP adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat terkait RUU tersebut.

"Akan sangat bijak sekiranya semua pihak kedepankan dialog, sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktik demokrasi Pancasila," ucap Hasto dalam keterangannya, Minggu, (14/6).

"Maka terkait dinamika pro-kontra yang terjadi dengan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, sikap PDI Perjuangan adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Musyawarah untuk mufakat adalah praktik dari demokrasi Pancasila," imbuhnya.

Sementara itu, terkait materi muatan di dalam pasal 7 RUU HIP yang seolah diperasnya Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, PDIP pun setuju untuk dihapus.

"Terhadap materi muatan yang terdapat di dalam pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebaga Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDIP setuju untuk dihapus," tuturnya.

Tidak hanya itu, PDIP juga setuju terkait penambahan ketentuan mengenai pelarangan komunisme.

"Demikian halnya dengan penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme, juga setuju untuk ditambahkan," tuturnya.

Baca juga: Pandangan NasDem Soal Landasan Pembubaran PKI di RUU HIP

Dapat diketahui, DPR telah menyetujui pembahasan RUU HIP sebagai inisiatif DPR. RUU HIP juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Dalam draft RUU HIP, disebut salah satu fungsi adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan, dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan.

Namun demikian, RUU tersebur ramai menerima kecaman sejumlah pihak baik pihak parlemen maupun dari luar parlemen. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa tidak dicantumkannya TAP MPRS dalam RUU tersebut dapat memicu kebangkitan PKI.

Tidak hanya itu, terkait adanya materi muatan di dalam pasal 7 RUU HIP yang seolah diperasnya Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila juga menuai banyak kecaman. (A-2)