TAP MPRS Pembubaran PKI Masuk RUU HIP, PKS Sejalan dengan NasDem

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung sikap Partai NasDem untuk memasukkan TAP MPRS XXV/1996 Tentang Pembubaran PKI sebagai landasan (konsideran) di dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

"Jangan abaikan bahaya laten komunisme. TAP MPRS XXV/1966 masih berlaku karena bahayanya mengancam bangsa Indonesia. TAP MPRS tersebut dalam hierarki perundang-undangan berada di atas UU dan di bawah UUD, jadi sudah semestinya menjadi rujukan," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Jakarta, Rabu (13/5).

Baca juga: TAP Pembubaran PKI, Layak jadi Landasan RUU HIP

Menurut Jazuli, TAP MPRS XXV/MPRS/1966 menyiratkan bahaya laten PKI dan ideologi komunis yang jelas-jelas menjadi ancaman bagi Pancasila.

"Jadi, ketika bicara Haluan Ideologi Pancasila, harus dibunyikan dengan tegas soal larangan PKI dan ideologi komunisnya di Indonesia," ujar dia.

Baca juga: Pengamat Nilai TAP MPRS Pembubaran PKI perkuat RUU HIP

RUU HIP telah selesai dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR dan menjadi produk RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, RUU tersebut akan memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I.

Baca juga: Ada Minus di RUU Haluan Pancasila

Apalagi, menurut dia, TAP MPRS XXV/1966 itu berkaitan erat dengan sejarah Pancasila sehingga setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, dan PKI pernah gagal mengganti ideologi Pancasila.

"Menurut F-PKS, aneh jika TAP MPRS tidak dijadikan konsideran. Bicara ideologi Pancasila harus berani secara tegas menolak anasir yang mengancam keberadaannya," ujarnya.

Baca juga: NasDem Minta RUU HIP Akomodasi TAP MPRS Pembubaran PKI

Menurut dia, RUU HIP seharusnya bukan hanya tegas terhadap bahaya bangkitnya PKI dan ideologi komunisnya, melainkan juga bagaimana mampu menegaskan posisi Pancasila terhadap sistem politik dari paham liberalisme, kapitalisme, sekularisme, hodonisme, dan konsumerisme.

Fraksi PKS, lanjutnya, meminta secara tegas agar TAP MPRS XXV/1966 dimasukkan sebagai konsideran RUU HIP dan ke depan dalam pembahasan RUU HIP.

"Kami dengar sejumlah fraksi berkomitmen untuk mengusulkan hal yang sama," katanya.

Sebelumnya, Partai NasDem meminta pembahasan RUU HIP mengakomodasi TAP MPRS nomor XXV/1996 tentang Pembubaran PKI sebagai konsideran (landasan) di dalam RUU tersebut.

NasDem menganggap, TAP MPRS Pembubaran PKI sebagai salah bentuk akomodasi kepentingan kedewasaan politik di DPR.

"Fraksi Partai NasDem belum bisa mendukung berlanjutnya RUU HIP ke fase pembahasan berikutnya sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU dimaksud," ujar Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali, Senin (11/5). (Ant/X-15)