Senin 11 Mei 2020, 04:30 WIB

Revisi RUU Minerba, Jangan Sampai Kembali ke Jaman Belanda

Hilda Julaika | Ekonomi
Revisi RUU Minerba, Jangan Sampai Kembali ke Jaman Belanda

Antara/Iggoy El Fitra
Foto lokasi dan dampak aktivitas tambang batubara di Sumbar

 

Mantan Dirjen Minerba ESDM  Simon Sembiring mengkritisi Rancangan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). 

Khususnya mengenai pasal 168 B yang memberikan kemudahan pada 6 perusahaan besar untuk melakukan perpanjangan konsesi lahan pertambangan.

Pasal 169 B yang mengatur perihal pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian karya Pertambangan batu Bara (PKP2B) berpotensi memberikan keringan khusus yang hanya menguntungkan perusahaan. Pemegang KK atau PKP2B dapat melakukan perpanjangan bahkan dalam waktu paling cepat 5 tahun sebelum masa kontrak habis.

“Selama 30 tahun (konsesi lahan) para pengusaha ini sudah memproduksi apa. Saya juga tidak setuju kalau terintegritas kasih sampai seumur hidup, itu kita kembali ke zaman Belanda,” celetuk Simon lewat video conference, Minggu (10/5).

Menurutnya, kontrak lahan pertambangan harus memiliki batas. Pasalnya dalam batas 30 tahun pengelolaan lahan tambang pasti perusahaan memiliki studi kelayakan. Sehingga apabila mereka meminta kemudahan perpanjangan pasti memang ada keuntungan pribadi hanya untuk perusahaan. Sementara itu, aspek perbaikan ekonomi rakyat di daerah sekitar pertambangan tidak diperhatikan.

“Jadi pemerintah kalau demi rakyat  kemudian tidak memperpanjang, kan tidak ada yang salah.  Dan pemerintah juga tidak bodoh, kalau mereka meminta tanpa alasan tidak memperpanjang. Ini kan seolah harus. Di mana kedaulatan kita?,” tanyanya.

Dalam perjanjian kontrak karya, sambungnya, tidak ada kata jaminan. Namun, selalu ada kata perusahaan mempunyai jaminan untuk memohon perpanjangan 2 kali 10 tahun dan subjek itu berdasarkan persetujuan pemerintah.

“Jadi seolah-olah UU no 4/2009 seolah-olah selama ini tidak memberikan kesempatan perpanjangan. Diberikan, tetapi bahasanya kalau habis kontrak tinggalkan 15 ribu khusus untuk generasi 1 PKP2B,” jelasnya.

Seperti diketahui, nasib PKP2B generasi pertama yang berakhir masih belum menentu kepastiannya. Salah satu hal yang masih mengganjal pemegang PKP2B adalah batasan luas wilayah operasi tambang yang berkurang usai perpanjangan kontrak.

Dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa luas wilayah tambang milik perusahaan yang diperpanjang masa kontraknya berkurang menjadi 15.000 hektar (Ha). (E-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Reno Esnir

IHSG Masih Fluktuatif, Ada Koreksi Terbatas Usai Dibuka Menguat

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 25 Januari 2021, 10:53 WIB
Pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka menguat 0,24% atau 15,39 poin ke level 6.322,52. Beberapa saat kemudian, pada pukul 09.45 WIB, IHSG...
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Aturan Soal Sertifikat Elektronik, Kementerian ATR: Aman&Praktis

👤Insi Nanttika Jelita 🕔Senin 25 Januari 2021, 10:35 WIB
Sertifikat elektronik yang diterbitkan akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan...
MI/Panca Syurkani

Pengumuman, ORI 019 Sudah Bisa Dipesan

👤M Iqbal Al Macmudi 🕔Senin 25 Januari 2021, 10:32 WIB
Kupon bunga yang ditawarkan adalah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya