Senin 11 Mei 2020, 04:30 WIB

Revisi RUU Minerba, Jangan Sampai Kembali ke Jaman Belanda

Hilda Julaika | Ekonomi
Revisi RUU Minerba, Jangan Sampai Kembali ke Jaman Belanda

Antara/Iggoy El Fitra
Foto lokasi dan dampak aktivitas tambang batubara di Sumbar

 

Mantan Dirjen Minerba ESDM  Simon Sembiring mengkritisi Rancangan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). 

Khususnya mengenai pasal 168 B yang memberikan kemudahan pada 6 perusahaan besar untuk melakukan perpanjangan konsesi lahan pertambangan.

Pasal 169 B yang mengatur perihal pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian karya Pertambangan batu Bara (PKP2B) berpotensi memberikan keringan khusus yang hanya menguntungkan perusahaan. Pemegang KK atau PKP2B dapat melakukan perpanjangan bahkan dalam waktu paling cepat 5 tahun sebelum masa kontrak habis.

“Selama 30 tahun (konsesi lahan) para pengusaha ini sudah memproduksi apa. Saya juga tidak setuju kalau terintegritas kasih sampai seumur hidup, itu kita kembali ke zaman Belanda,” celetuk Simon lewat video conference, Minggu (10/5).

Menurutnya, kontrak lahan pertambangan harus memiliki batas. Pasalnya dalam batas 30 tahun pengelolaan lahan tambang pasti perusahaan memiliki studi kelayakan. Sehingga apabila mereka meminta kemudahan perpanjangan pasti memang ada keuntungan pribadi hanya untuk perusahaan. Sementara itu, aspek perbaikan ekonomi rakyat di daerah sekitar pertambangan tidak diperhatikan.

“Jadi pemerintah kalau demi rakyat  kemudian tidak memperpanjang, kan tidak ada yang salah.  Dan pemerintah juga tidak bodoh, kalau mereka meminta tanpa alasan tidak memperpanjang. Ini kan seolah harus. Di mana kedaulatan kita?,” tanyanya.

Dalam perjanjian kontrak karya, sambungnya, tidak ada kata jaminan. Namun, selalu ada kata perusahaan mempunyai jaminan untuk memohon perpanjangan 2 kali 10 tahun dan subjek itu berdasarkan persetujuan pemerintah.

“Jadi seolah-olah UU no 4/2009 seolah-olah selama ini tidak memberikan kesempatan perpanjangan. Diberikan, tetapi bahasanya kalau habis kontrak tinggalkan 15 ribu khusus untuk generasi 1 PKP2B,” jelasnya.

Seperti diketahui, nasib PKP2B generasi pertama yang berakhir masih belum menentu kepastiannya. Salah satu hal yang masih mengganjal pemegang PKP2B adalah batasan luas wilayah operasi tambang yang berkurang usai perpanjangan kontrak.

Dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa luas wilayah tambang milik perusahaan yang diperpanjang masa kontraknya berkurang menjadi 15.000 hektar (Ha). (E-1)

Baca Juga

Antara

Petani Kecewa Impor Beras tetap Dilakukan

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 10:27 WIB
Sebelumnya BPS merilis bahwa produksi beras pada tahun ini diperkirakan meningkat tinggi yakni sebesar 4,86 juta hektare atau naik sebesar...
Dok: Medcom.id

Holding Ultra Mikro bukan Akuisisi Tapi Sinergi

👤Despian Nurhidayat 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 10:20 WIB
"Jadi aksi korporasi ini bukan BRI mengambil dua perusahaan BUMN itu. Bukan akuisisi, membentuk holding. Jadi upaya untuk tidak...
Dok: medcom/shutterstock

Potensi Pengadaan Barang&Jasa Pemerintah Bagi UMK Capai Rp478 T

👤Despian Nurhidayat 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 10:10 WIB
"Perlu adanya pendampingan secara online bagi UMK dan koperasi untuk meningkatkan partisipasi peserta dalam pengadaan pemerintah LPSE...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya