Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
WAKIL Ketua DPR Fraksi NasDem, Rachmat Gobel, mengatakan upaya penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja harus lebih luas dari sebatas membuka lapangan kerja. RUU tersebut harus bisa mendorong Indonesia memiliki kemandirian ekonomi, salah satunya melalui penguatan UMKM.
"Jangan hanya kita bicara lapangan kerja, tapi hanya bekerja saja. Tidak ada nilai. Ini yang maksud saya harus dilihat detail, seperti apa yang mau kita bangun dengan omnibus law ini," ujar Gobel, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR tentang RUU Cipta Kerja secara virtual, Selasa, (5/5).
Gobel mengatakan, ke depan melalui RUU Cipta Kerja pembangunan ekonomi harus bisa dilakukan lewat UMKM. Dengan juga menggunakan bahan baku lokal.
"Bahwa jangan sampai kita memberikan seluas-luasnya untuk impor dan akhirnya bergantung. UMKM jangan akhirnya melemahkan daya tahan NKRI, kekuatan negara kita," ujarnya.
Selama ini, dikatakan Gobel, masih banyak pengusaha baik besar atau UMKM yang menggunakan bahan baku impor. Mulai dari garmen hingga mainan anak.
"Ketika berbicara UMKM, bagaimana meningkatkan peran masyarakat UMKM memperkuat NKRI. Bukan sekedar mendorong UMKM yang akhirnya melemahkan posisi kita sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan omnibus law harus ditekankan sebagai jalan untuk membuat Indonesia semakin berdaya saing. Bukan hanya semakin mengandalkan investasi atau modal asing.
"Jangan sampai investasi yang diinginkan, malah melemahkan NKRI. Investor asing hanya pelengkap. Bukan yang utama. Ini yang selalu saya ingatkan," ujar Gobel.
Sementara itu, Direktur Institute of Developing Entrepreneurship, Sutrisno Iwantono, mengatakan salah satu hal yang paling penting untuk menopang ekonomi Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan begitu, pelibatan dan upaya penguatan UMKM sangat penting dilakukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
"UMKM sebenarnya adalah sektor yang paling berkepentingan dengan omnibus law ini. Namun, aspirasi mereka kurang muncul dipermukaan," ujar Sutrisno.
Sutrisno mengatakan, RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menguatkan UMKM, bukan sebaliknya. Di dalam RUU tersebut nantinya harus ditekankan mengenai kriteria UMKM dengan detail. (OL-4)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved