WAKIL Ketua DPR Fraksi NasDem, Rachmat Gobel, mengatakan upaya penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja harus lebih luas dari sebatas membuka lapangan kerja. RUU tersebut harus bisa mendorong Indonesia memiliki kemandirian ekonomi, salah satunya melalui penguatan UMKM.
"Jangan hanya kita bicara lapangan kerja, tapi hanya bekerja saja. Tidak ada nilai. Ini yang maksud saya harus dilihat detail, seperti apa yang mau kita bangun dengan omnibus law ini," ujar Gobel, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR tentang RUU Cipta Kerja secara virtual, Selasa, (5/5).
Gobel mengatakan, ke depan melalui RUU Cipta Kerja pembangunan ekonomi harus bisa dilakukan lewat UMKM. Dengan juga menggunakan bahan baku lokal.
"Bahwa jangan sampai kita memberikan seluas-luasnya untuk impor dan akhirnya bergantung. UMKM jangan akhirnya melemahkan daya tahan NKRI, kekuatan negara kita," ujarnya.
Selama ini, dikatakan Gobel, masih banyak pengusaha baik besar atau UMKM yang menggunakan bahan baku impor. Mulai dari garmen hingga mainan anak.
"Ketika berbicara UMKM, bagaimana meningkatkan peran masyarakat UMKM memperkuat NKRI. Bukan sekedar mendorong UMKM yang akhirnya melemahkan posisi kita sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan omnibus law harus ditekankan sebagai jalan untuk membuat Indonesia semakin berdaya saing. Bukan hanya semakin mengandalkan investasi atau modal asing.
"Jangan sampai investasi yang diinginkan, malah melemahkan NKRI. Investor asing hanya pelengkap. Bukan yang utama. Ini yang selalu saya ingatkan," ujar Gobel.
Sementara itu, Direktur Institute of Developing Entrepreneurship, Sutrisno Iwantono, mengatakan salah satu hal yang paling penting untuk menopang ekonomi Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan begitu, pelibatan dan upaya penguatan UMKM sangat penting dilakukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
"UMKM sebenarnya adalah sektor yang paling berkepentingan dengan omnibus law ini. Namun, aspirasi mereka kurang muncul dipermukaan," ujar Sutrisno.
Sutrisno mengatakan, RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menguatkan UMKM, bukan sebaliknya. Di dalam RUU tersebut nantinya harus ditekankan mengenai kriteria UMKM dengan detail. (OL-4)
