​​​​​​​Pengamat Nilai TAP MPRS Pembubaran PKI perkuat RUU HIP

WACANA penerapan TAP MPRS XXV/1966 tentang Pembubaran PKI dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dinilai sebagai langkah positif untuk semakin mempertegas tujuan dirumuskannya RUU tersebut.

Dengan penggunaan TAP MPRS XXV tentang Pembubaran PKI tersebut, RUU HIP akan memiliki fondasi yang kuat sebagai UU yang akan membentengi Indonesia dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

"Menjadikan TAP MPR pembubaran PKI sebagai landasan dalam RUU HIP merupakan alasan yang rasional. Karena PKI ini kan pemberontakan negara yang saat itu membesar sehingga mengancam ideologi Pancasila," ujar pengamat politik asal Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/5).

Adi melanjutkan, TAP MPR yang dimaksud secara definitif dapat dijadikan landasan bagi negara untuk menghalau segala bentuk organisasi terlarang untuk berdiri dan tumbuh di Indonesia. Dengan begitu, DPR maupun pemerintah bisa melebarkan definisi MPR untuk merinci definisi organisasi terlarang yang dimaksud.

"Kalau dulu kan PKI. Kalau sekarang harus diperjelas lagi organsiasi yang anti Pancasila itu yang seperti apa," paparnya.

Baca juga: Ada Minus di RUU Haluan Pancasila

Menurut Adi, tanpa adanya TAP MPRS pembubaran PKI sebagai landasan RUU HIP, pembahasan RUU HIP dikhawatirkan tidak akan berjalan maksimaol. RUU HIP menurutnya tidak akan jauh berbeda dengan UU lainnya yang sudah ada tentang Pancasila.

"Kalau cuma ingin mengatur organisasi terlarang sebetulnya kan sudah banyak UU yang mengatur organisasi-organisasi tersebut salah satunya UU Ormas," jelasnya.

RUU HIP berdasarkan draf hingga tanggal 20 April 2020 terdiri dari 58 Pasal. RUU itu sendiri sudah masuk dalam list Prolegnas Prioritas tahun 2020. RUU HIP telah selesai dibahas di tingkat Panja dan tanggal 22 telah dibahas dalam rapat pleno Baleg.

Saat ini RUU itu masuk pada tahap penyiapan naskah akhir untuk dibawa ke dalam Bamus DPR, selanjutnya disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR dalam rapat paripurna. (A-2)