DPR RI akan Bahas RUU Cipta Kerja dengan Transparan

Anggota Bamus DPR, Adies Kadir, mengatakan saat ini Bamus DPR masih menunggu jadwal rapat untuk membahas RUU Cipta Kerja. Sebelumnya, surat presiden (Surpres) RUU tersebut masih dalam proses di Kesekjenan DPR.

"Sejauh ini belum ada (jadwal rapat Bamus). Nanti kita lihat lagi infonya Senin (17/2)," ujar Adies, ketika dihubungi, Sabtu, (15/2).

Sejauh ini, menurut Adies, belum ada informasi lebih jauh mengenai mekanisme apa yang akan digunakan untuk RUU Cipta Kerja begitu juga terkait isi draf. Rapat Bamus akan dilakulan untuk pendalaman isi draf, selain juga menentukan akan lewat apa RUU Cipta Kerja dibahas. Apakah lewat Badan Legislasi (Baleg) atau panitia khusus (pansus).

Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya, mengatakan bahwa meski belum ditentukan, ia berharap pembahasan omnibus law dilakukan melalui mekanisme Baleg.

"Nanti bila melalui Baleg, kami akan berusahan menjadi penengah semua suara yang masuk," ujar Willy.

Ia mengatakan, semua unsur DPR nantinya akan berupaya melakukan pembahasan dengan transparan. Berbagai pihak juga akan dilibatkan untuk menampung masukan dan kritik berbagai pihak. Mulai dari serikat pekerja, aktivis HAM, hingga aktivis lingkungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Sri Rahayu, mengatakan DPR akan membahas omnibus law dengan transparan. DPR memahami pentingnya RUU tersebut dibahas dengan terbuka karena melibatkan hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia.

"Harus transparan. Itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Terutama buruh, tenaga kerja, orang banyak," ujar Sri.

Sebelumnya, Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja akan melibatkan setidaknya 7 komisi di DPR. Belum dipastikan nantinya mekanisme apa yang akan dipilih untuk penyelesaiannya, apakah melalui Baleg atau Pansus.

Rapat Bamus nantinya juga akan membahas mekanisme apa yang dipilih. Selain itu, fraksi-fraksi juga akan mulai membahas dan dan membuat daftar inventarisasi masalah. (Pro/OL-09)