Mahfud Sebut Ada Pasal Pesanan

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berharap praktik jual beli dalam menyusun aturan hukum di Indonesia segera diselesaikan. Hal itu untuk meng-akhiri berbagai tumpang tindih aturan yang dampaknya mengganggu investasi di dalam negeri. "Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum sering kacau balau. Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada. Undang-undang yang dibuat karena pesanan, perda juga ada, disponsori orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," katanya di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan, selama ini pemerintah selalu menerima keluhan terkait peraturan yang tumpang tindih yang berpotensi menghambat investasi. Di sisi lain, terang dia, khususnya terkait penegakan hukum, juga masih bermasalah dan dianggap tidak memenuhi unsur keadilan. Menurut dia, rasa keadilan sering ditabrak berbagai formalitas hukum. "Termasuk oleh otoritas-otoritas yang mengatakan, 'kamu berpendapat begitu, kami kan yang memutuskan', misalnya. Lalu timbullah rasa ketidakadilan. Nah, inilah penegakan hukum."

Karena itu, Mahfud mengungkapkan, Presiden Joko Widodo bakal memprioritaskan pembuatan omnibus law untuk menyelaraskan ratusan peraturan yang berbeda-beda dan tumpang-tindih menjadi satu peraturan perundang-undangan.

Keranjang sampah

Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai DPR tak mampu memilah Rancang-an Undang-Undang (RUU) untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020-2024. Hal itu membuat banyak RUU yang tak berkualitas masuk prolegnas. "DPR menampung begitu banyak usulan (dari) DPR, pemerintah, dan DPD. Prolegnas menjadi keranjang sampah, semua usulan ditampung," katanya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama wakil pemerintah tancap gas untuk menghasilkan 248 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020-2024, termasuk, 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020. Prolegnas tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 17 Desember 2019.

Sayangnya, DPR tetap memen-tingkan jumlah RUU ketimbang kualitas dalam menyusun prolegnas. Menurut Lucius, langkah DPR tak sejalan dengan wacana Presiden Joko Widodo.

"Presiden mendengungkan semangat omnibus law, yakni menyederhanakan UU dengan menggabungkan atau menghapus UU menjadi satu. Prolegnas ini tidak mencerminkan semangat omnibus law," ujar Lucius.

Lucius pun meminta DPR meningkatkan kinerjanya dengan menyelesaikan seluruh RUU prioritas. Seluruh RUU harus selesai maksimal dalam tiga kali masa sidang sebagaimana diatur UU No 17/2014 jo UU No 42/2014, dan UU No 2/2018 tentang MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR.

Sementara itu, peneliti senior Bidang Pengawasan Formappi M Djadijono berharap agar setiap RUU yang dibahas melibatkan masyarakat.

"Saya khawatir kalau itu segera diputus tanpa memperhatikan aspirasi yang berkembang, itu akan muncul gejolak-gejolak baru," tandasnya. (Zuq/Medcom/P-4)