Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR tidak ingin mengulang kesalahan periode sebelumnya yang hanya mengesahkan 90 RUU dari 189 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.
"Penyelesaian Prolegnas yang demikian membuat penilaian legislasi DPR sangat rendah, ini harus kita akui. Kinerja legislasi tersebut bukan semata-mata kesalahan DPR, ini menjadi tanggung jawab bersama DPR, pemerintah, dan DPD dalam penyusunan Prolegnas yang dilakukaan," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas seusai Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR bersama Menkum dan HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).
Dia mengatakan, dalam penyusunan Prolegnas 2020, ada beberapa hal dipertimbangkan yaitu pertama RUU yang pada periode sebelumnya sudah masuk tahap pembicaraan tingkat satu terutama carry over periode sebelumnya.
Kedua, menurut dia, RUU yang sudah siap naskah akademik dan draf. Ketiga, RUU yang masuk kriteria dan memenuhi urgensi.
Sehingga, lanjut dia, dari 451 usul telah ditetapkan 150 RUU menjadi Prolegnas dalam lima tahun ini.
Menurut dia, setiap komisi ditargetkan mengesahkan 2 RUU, Baleg DPR dua RUU, dan Panitia Khusus ada 3 RUU menjadi UU.
"Dari gambaran tersebut dapat dikatakan dalam 5 tahun dapat diselesaikan sebanyak 135 RUU. Dan untuk membuka ruang usulan RUU dari DPR, pemerintah, dan DPD RI, dalam 5 tahun target Prolegnas adalah 150 RUU," ujarnya. (X-15)
Baca juga: Revisi UU Pemilu dan RUU Perlindungan Ulama Jadi Prioritas
Baca juga: RUU PKS Dan RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2020
Baca juga: DPR Sepakati 'Carry Over' Lima RUU, KUHP Termasuk
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
WAKIL Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya diminta oleh pimpinan DPR agar membahas lebih dulu revisi UU, salah satunya UU Pilkada
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved