Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Legislasi (Baleg) DPR tidak ingin mengulang kesalahan periode sebelumnya yang hanya mengesahkan 90 RUU dari 189 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.
"Penyelesaian Prolegnas yang demikian membuat penilaian legislasi DPR sangat rendah, ini harus kita akui. Kinerja legislasi tersebut bukan semata-mata kesalahan DPR, ini menjadi tanggung jawab bersama DPR, pemerintah, dan DPD dalam penyusunan Prolegnas yang dilakukaan," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas seusai Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR bersama Menkum dan HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).
Dia mengatakan, dalam penyusunan Prolegnas 2020, ada beberapa hal dipertimbangkan yaitu pertama RUU yang pada periode sebelumnya sudah masuk tahap pembicaraan tingkat satu terutama carry over periode sebelumnya.
Kedua, menurut dia, RUU yang sudah siap naskah akademik dan draf. Ketiga, RUU yang masuk kriteria dan memenuhi urgensi.
Sehingga, lanjut dia, dari 451 usul telah ditetapkan 150 RUU menjadi Prolegnas dalam lima tahun ini.
Menurut dia, setiap komisi ditargetkan mengesahkan 2 RUU, Baleg DPR dua RUU, dan Panitia Khusus ada 3 RUU menjadi UU.
"Dari gambaran tersebut dapat dikatakan dalam 5 tahun dapat diselesaikan sebanyak 135 RUU. Dan untuk membuka ruang usulan RUU dari DPR, pemerintah, dan DPD RI, dalam 5 tahun target Prolegnas adalah 150 RUU," ujarnya. (X-15)
Baca juga: Revisi UU Pemilu dan RUU Perlindungan Ulama Jadi Prioritas
Baca juga: RUU PKS Dan RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2020
Baca juga: DPR Sepakati 'Carry Over' Lima RUU, KUHP Termasuk
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.
Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.
Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna menetapkan 64 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved