Selasa 03 Desember 2019, 19:39 WIB

RUU PKS Dan RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
RUU PKS Dan RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Antara/Dhemas Reviyanto
Wakil Ketua Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka saat memimpin rapat penyusunan Prolegnas 2020

 

BADAN Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan 39 Rancangan Undang-undang (RUU) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Beberapa di antaranya merupakan RUU yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RUU KUHP.

Wakil Ketua Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka, mengatakan Baleg DPR masih terus membahas daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2019-2024 serta Prolegnas Prioritas 2020. Ditargetkan daftar keduanya akan rampung pada pertengahan Desember 2019.

"Itu menunggu pengesahan di paripurna. Dari balegnya sudah ada perubahan, tinggal disahkan di paripurna. Sehingga kita belum bisa mengatakan yang mana sih yang bisa carry over atau tidak," ujar Rieke, dalam rapat internal Baleg, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (3/12).

Rieke mengatakan, Baleg masih harus melakukan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM. Keputusan diharapkan akan bisa dibuat setelah ada kesepakatan hasil rapat dengan pihak pemerintah.

Baca juga : Pimpinan DPR Mengaku tidak Tahu Soal Wacana Presiden Tiga Periode

Ia menjelaskan, saat ini setiap komisi hanya boleh mengusulkan dua RUU sebagai Prolegnas Prioritas. Dengan demikian, diharapkan kerja legislasi akan lebih efektif.

"Setiap tahun hanya boleh dua, karena kita juga tahulah dua saja belum tentu selesai, ya realistis saja, kita bukan mengejar kuantitas tapi kualitas," ujar Rieke.

Anggota Baleg Fraksi NasDem, Taufik Basari, mengatakan berharap agar beberapa RUU krusial bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Salah satunya yang diusulkan Fraksi NasDem ialah RUU PKS.

"Kami mengajukan ini sebagai usulan fraksi," ujar Taufik.

Sementara itu, dalam rapat juga dibahas mengenai usulan RUU khusus untuk Pulau Bali. Rapat kerja dengan pemerintah Bali akan dilakukan untuk menentukan kelanjutan usulan tersebut. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More