Akhiri Periode 2014-2019, DPR Selesaikan 13 RUU Bidang Anggaran

MASA Bakti Anggota DPR RI Periode 2014-2019 segera berakhir. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembahasan berbagai RUU guna disetujui bersama pemerintah.

Dalam kurun waktu lima tahun, DPR telah menyelesaikan 13 Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang anggaran, termasuk dua RUU pada masa persidangan ini, yakni RUU Pertanggungjawaban APBN TA 2018 dan RUU APBN TA 2020.

Dalam RUU APBN TA 2020 tersebut, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi terkini, baik domestik maupun global, antara lain pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%, tingkat inflasi sebesar 3,1%, nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.400 per dolar AS, dan harga minyak mentah Indonesia mencapai US$63 per barel.

“Dalam setiap pembahasan bersama Pemerintah, DPR terus berupaya dan berpedoman agar setiap rupiah yang dianggarkan melalui APBN mampu mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sebagaimana telah diamanahkan oleh UUD 1945,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, saat membacakan Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Upaya tersebut, lanjut Bamsoet, dapat direfleksikan melalui penguatan dan penajaman berbagai alokasi belanja negara di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

“Selama kurun waktu lima tahun, kita telah bekerja kerjas dengan berjuang sepenuh hati untuk mewujudkan aspirasi dan harapan rakyat, politik anggaran untuk mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat juga kita laksanakan,” tambahnya.

Selain itu, DPR RI terus berupaya mendorong agar setiap rupiah yang dialokasikan benar benar memperhatikan dimensi kewilayahan serta prinsip efektivias dan efisiensi anggaran.

“DPR yakin, melalui upaya tersebut bangsa Indonesia mampu berdiri sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain,” pungkas politikus Partai Golkar ini.

Terakhir, DPR RI juga telah mendorong agar RUU APBN 2020 sebagai APBN Pertama dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sehingga mampu menjaga keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. (OL-09)