Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR menyertakan RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama dalam Prolegnas Prioritas 2020. RUU itu tak hanya menaungi tokoh dan simbol agama Islam, tetapi seluruh agama di Indonesia.
“Semua agama. Kemarin waktu rapat di Baleg disebutkan bahwa simbol agama itu ya semua agama. Tidak hanya Islam,” ungkap anggota Baleg, Yandri Susanto, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Ia menjelaskan RUU itu sebagai jawaban atas fenomena belakangan ini yang melibatkan tokoh-tokoh agama. DPR menampung hal itu dengan mengusulkan sebagai RUU.
“UU kan sifatnya dinamis. Dulu mungkin enggak terpikirkan, kayak UU Pertanahan dari tahun 1960, baru sekarang direvisi. KUHP sudah 50 tahun baru direvisi. Jadi DPR dan pemerintah menampung apa yang berkembang di masyarakat,” ujar politikus PAN itu.
Dalam perjalanannya nanti, imbuhnya, akan ada perdebatan dan pembahasan lebih dalam. DPR akan mengundang seluruh stakeholder untuk melakukan pendalaman. “Kita akan undang semua yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam RUU itu.”
Senada dengan Yandri, anggota Baleg dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, mengatakan peran tokoh agama sangat penting dan harus difasilitasi perlindungan hukum negara. Tidak boleh terkendala persekusi, penghadangan, intimidasi oleh siapa pun.
“Karena mereka orang yang rentan mendapatkan ancaman baik fisik maupun nonfisik serta kriminalisasi. Jadi, penegak hukum punya dasar hukum dan keberpihakan yang jelas mana yang harus dilin-dungi,” ujar Almuzzammil.
Perlindungan tersebut diharapkan memuat aturan hukum mengenai perlindungan bagi para tokoh agama di Indonesia.
“Tokoh agama yang kami maksud ialah setiap pemuka agama di Indonesia yang meng-ajarkan nilai-nilai agama dan berceramah di hadapan masyarakat luas. Jadi, tokoh agama di sini tidak hanya pendakwah yang beragama Islam, tapi juga semua pemuka agama yang diakui di Indonesia.”
Di lain hal, perlindungan simbol agama yang dimaksudkan ialah setiap bentuk kitab suci, citra, gambar atau tulisan yang berisi kalimat tauhid, salib, lambang-lambang agama yang ada di Indonesia, dan seluruh rumah ibadah umat beragama. (Pro/P-3)
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
WAKIL Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya diminta oleh pimpinan DPR agar membahas lebih dulu revisi UU, salah satunya UU Pilkada
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved