Menteri Hukum: Tak Masalah Inisatif RUU Perampasan Aset Diambil Alih DPR

MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas, menegaskan pemerintah tidak akan mempermasalahkan siapa pihak yang akan menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun depan. 

Supratman menegaskan bahwa saat ini hal yang terpenting dan menjadi fokus pemerintah adalah terus mendorong agar RUU tersebut dapat segera diselesaikan pembahasannya dan disahkan menjadi UU.

“Apakah nanti RUU perampasan aset pada saat perubahan prolegnas yang akan datang menjadi inisiatif pemerintah atau ada keinginan DPR untuk mengambil alih. Bagi pemerintah siapapun yang mengusulkan tidak penting, yang penting barangnya selesai,” katanya kepada awak media di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (4/6).

Baca juga : Menkumham Sebut Draft RUU Perampasan Aset Segera Difinalisasi

Menurut dia, kompromi politik harus terjadi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut juga telah dikomunikasikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para ketua umum partai politik. 

“Soal undang-undang perampasan aset, Presiden sampaikan bahwa sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Polisi. Adapun pertemuan kami kemarin di DPR bersama dengan Pak Menko Imipas dan pimpinan DPR serta beberapa kementerian, itu kita bahas yang umum ya, tidak ada kaitan."

Supratman pun telah menginstruksikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan di Kementerian Hukum untuk segera berkoordinasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Badan Urusan Legislasi DPD (BUU DPD), guna memastikan keberlanjutan RUU ini dalam agenda prolegnas.
 
“Kita bahas soal nanti prolegnas 2020, perubahan 2025, tetapi menunggu hasil reses yang akan datang. Oleh Karena itu, sekali lagi kita ikuti prosesnya, tunggu sampai prolegnas yang akan datang,” ucapnya. 

Baca juga : Kemenkum Segera Komunikasi dengan Baleg untuk RUU Perampasan Aset

Sebelumnya, Supratman menyatakan proses pengesahan rancangan UU Perampasan Aset memerlukan mekanisme politik. Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.

Selain itu, ia menuturkan bahwa terdapat opsi rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi inisiatif pemerintah atau menjadi inisiatif DPR.

“Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan Prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR,” ujarnya. (Dev/P-2)