Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
RANCANGAN Undang Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memerbaiki iklim investasi dan daya saing Indonesia.
RUU tersebut kini masih dalam tahap finalisasi dan dirampungkan dengan beberapa kementerian terkait sebelum nantinya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disahkan sebagai UU baru.
Pembahasan RUU yang melibatkan 31 kementerian dan lembaga ini menggunakan metode penyusuan teknik legal drafting yang berbeda dari penyusunan RUU pada umumnya.
Dalam RUU tersebut, terdapat 11 klaster meliputi penyederhanaan perizinan berusaha; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi.
Bersadasarkan informasi yang diterima, per Jumat (20/12) perkembangan pembahasan substansial RUU tersebut akan mengamandemen sebanyak 79 UU dan 1.228 pasal.
Seluruh pasal yang masuk dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu akan mengalami revisi maupun penghapusan. Hal yang kini tengah intensi dibahas ialah mengenai sanksi.
Beberapa kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kini tengah membahas ihwal penerapan sanksi dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pasalnya ada sebagian UU sektor yang mencapuradukkan sanksi administratif dengan sanksi pidana.
Sementara Menteri Koordintor Bidang Perekonimian, Airlangga Hartarto mengharapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
"Diharapkan mampu mendorong agar neraca pembayaran surplus, sehingga diperlukan peningkatan investasi dengan mendorong Foreign Direct Investment (FDI) dan mengurangi investasi asing jangka pendek/portfolio serta mengurangi defisit transaksi berjalan," jelas Airlangga di kantornya.
"Untuk mewujudkan hal tersebut, disusun Omnibus Law agar memperbaiki ekosistem investasi," sambungnya. (OL-11)
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved