Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI senior Bidang Pengawasan Formappi, M. Djadijono, berharap agar Prolegnas 2020-2024 rampung sesuai target. Namun ia memberi catatan Prolegnas yang rampung bukan rancangan undang-undang (RUU) yang memicu gejolak publik.
"Mudah-mudahan selesai dan yang diputus bukan UU yang memperoleh penentangan begitu luas untuk cepat diselesaikan misalnya UU pertanahan, RUU KUHP, RUU Minerba, RUU kemasyarakatan dan sebagainya yang banyak ditentang," ujar Djadijono usai paparan evaluasi kinerja DPR MS (masa sidang) 1 2019-2020, DPR Ngegas di Awal Periode di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (19/12).
Sejak dilantik, DPR telah menghasilkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas jangka menengah 2020-2024 sebanyak 248 Rancangan Undang-Undang (RUU).
Sebanyak 50 RUU prolegnas prioritas tahun 2020 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 17 Desember 2019.
Djadijono juga mengungkapkan kekhawatirannya jika RUU tersebut diputus tanpa memperhatikan aspirasi publik maka akan berpotensi memicu gejolak di masyarakat.
"Saya khawatir kalau itu segera diputus tanpa memperhatikan aspirasi yang berkembang, itu akan muncul gejolak-gejolak baru di tahun 2020," tandasnya. (Zuq/OL-09)
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved