Kasus Campak Meningkat, Legislator Minta Penguatan Anggaran Pencegahan

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, menegaskan bahwa meningkatnya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di berbagai daerah pada awal 2026 harus menjadi momentum evaluasi serius, termasuk terhadap alokasi anggaran imunisasi nasional.

Berdasarkan data hingga Maret 2026, kasus campak menunjukkan tren peningkatan di sejumlah provinsi, termasuk Jawa Tengah. Kondisi ini dinilai tidak lepas dari masih adanya kesenjangan cakupan imunisasi serta keterbatasan intervensi di lapangan.

“KLB campak ini tidak boleh dilihat sebagai kejadian biasa. Ini adalah alarm bahwa sistem pencegahan kita, termasuk dari sisi anggaran, harus diperkuat,” kata Vita dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/4).

Baca juga : Campak Mencapai 10.301 Kasus hingga Pertengahan Maret 2026, 8 Meninggal

Ia menekankan, upaya penanganan tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus didukung kebijakan anggaran yang berpihak pada pencegahan.

“Imunisasi adalah investasi kesehatan jangka panjang. Negara harus berani menambah alokasi anggaran imunisasi, bukan hanya fokus pada pengobatan saat wabah sudah terjadi.”

Menurutnya, penambahan anggaran perlu diarahkan secara konkret pada sejumlah aspek berikut:

Baca juga : 1.303 Suspek Campak Ditemukan di Riau

• Perluasan cakupan imunisasi di daerah berisiko
• Penguatan distribusi vaksin hingga tingkat desa
• Dukungan operasional tenaga kesehatan
• Edukasi publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat

“Jangan sampai anggaran ada di atas kertas, tapi tidak terasa di masyarakat. Yang kita butuhkan adalah anggaran yang benar-benar bekerja di lapangan.”

Vita juga mendorong penguatan peran puskesmas sebagai ujung tombak program imunisasi.

“Puskesmas harus diperkuat, baik dari sisi tenaga, logistik, maupun dukungan anggaran, agar mampu menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.”

Sebagai daerah dengan tren peningkatan kasus, Jawa Tengah dinilai membutuhkan intervensi yang lebih serius dan terarah.

“Wilayah dengan beban kasus tinggi harus menjadi prioritas. Penambahan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah seperti Jawa Tengah.”

Ia menegaskan bahwa anak-anak merupakan kelompok paling rentan yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.

“Tidak boleh ada anak yang sakit hanya karena kita terlambat atau kurang serius dalam pencegahan. Ini soal masa depan bangsa.”

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Vita memastikan akan terus mendorong penguatan kebijakan, termasuk alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kesehatan masyarakat.

“Kesehatan adalah hak dasar rakyat. Negara harus hadir tidak hanya saat krisis, tetapi sejak tahap pencegahan," ujarnya.

(P-4)