Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR berencana akan mengurangi jumlah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) secara realistis. Baleg akan mengurangi jumlah target pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Prolegnas tahunan maupun 5 tahunan.
Hal tersebut mendapat sorotan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi). Penyederhanaan jumlah RUU harus diimbangi dengan analisis kebutuhan zaman agar RUU yang lahir tidak berakhir di Mahkamah Konstitusi.
"Karena itu pesan penyederhanaan jumlah target Prolegnas mesti harus didukung dengan analisis kebutuhan yang akan membuat perencanaan legislasi DPR tak sekadar jumlahnya dikurangi tetapi benar-benar berisi target RUU yang dibutuhkan," kata Peneliti Formappi Lucius Karus saat dihubungi, Senin (11/11).
Menurutnya, penyederhanaan target harus menghasilkan undang-undang tanpa merusak kualitasnya.
"Pengurangan jumlah target legislasi juga harus diikuti dengan kepedulian DPR akan kualitas legislasi. Dengan target yang dikurangi, DPR diharapkan punya ruang yang cukup banyak untuk membuka partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan," jelasnya.
Hal itu tentunya menarik peran masyarakat sehingga memperkaya isi RUU yang dibahas dan diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan publik soal apa yang mesti diatur dalam RUU.
Partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU akan meningkatkan kualitas legislasi yang dikerjakan DPR. Jika jumlah target sudah dikurangi, proses pembahasan juga melibatkan publik. Sehingga DPR bisa berharap mendapatkan apresiasi publik atas pelaksanaan kewenangan di bidang legislasi.
Baca juga: Prolegnas Dibuat Realistis, DPR Tekankan Kualitas UU
Formappi mengapresiasi langkah penyederhanaan target UU tersebut karena bekerja dengan tuntutan kebutuhan yang jelas akan membangkitkan semangat bagi DPR untuk melakukan pembahasan.
DPR harus memiliki semacam desain arah yang dituju dari skema perencanaan legislasi DPR. Selain kebutuhan yang jelas, perencanaan legislasi juga harus punya arah jelas soal politik legislasi DPR.
"Ini tentu terkait dengan sinkron antara politik legislasi DPR dengan arah pembangunan pemerintah," ujar Lucius.
Menurutnya, kebutuhan dan arah politik legislasi harus benar-benar menjadi acuan dalam proses pembuatan rencana atau target legislasi DPR.
"Dengan begitu diharapkan pengurangan jumlah legislasi yang direncanakan akan berdampak pada peningkatan kinerja legislasi DPR," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menegaskan pemerintah bisa mengusulkan RUU inisiatif sebanyak 5 hingga 6 RUU.
Begitupun dengan inisiatif pribadi anggota dan fraksi yang ada di Baleg juga dibatasi hanya bisa mengusulkan 5 hingga 6 RUU.
"Jadi sekitar 30 hingga 35 yang sifatnya reguler tahunan. Kalau yang jangka panjang boleh dimasukan oleh teman-teman tapi yang menjadi prioritas," kata Willy, Selasa (5/11) pekan lalu.(OL-5)
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
ANAK-anak di Australia yang usianya di bawah 16 tahun akan dilarang untuk menggunakan media sosial (medsos).
Rancangan UU Perampasan Aset merupakan produk politik sehingga diperlukan koordinasi banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut draft RUU Perampasan Aset tengah difinalisasi
Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.
RUU TNI bermasalah secara substansi sebab masuk ke ruang sipil.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) didesak kembali untuk disahkan. Khususnya di DPR periode saat ini.
PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanyakan komitmen Presiden Joko Widodo mengenai nasib Komjen Budi Gunawan, apakah diangkat atau tidak menjadi Kapolri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved