Demonstrasi tidak Relevan Lagi

KEPUTUSAN pemerintah dan DPR menunda pengesahan lima revisi undang-undang menjadi undang-undang diharapkan dapat disikapi mahasiswa dengan tidak lagi menggelar demonstrasi.

Di penghujung masa jabatan, DPR sedianya mengesahkan sejumlah revisi undang-undang. Namun, karena berbagai pertimbangan, termasuk gencarnya penolakan di masyarakat, lima di antaranya ditunda.

Kelima revisi UU yang ditunda tersebut ialah UU Pertanahan, Minerba, KUHP, Pemasyarakatan, dan Ketenagakerjaan. Tiga lainnya sudah disahkan, termasuk UU tentang KPK (lihat grafik).

Menko Polhukam Wiranto menegaskan keputusan menunda penge-sahan lima revisi UU tidak sembarangan. "Penundaan ini bukan asal-asalan, tapi Presiden Joko Widodo merasa perlu mendengarkan kepentingan rakyat, perhatian rakyat, dan opini rakyat," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Penundaan, imbuh Wiranto, perlu dilakukan karena masih ada bebe-rapa pasal yang butuh pendalaman. Pemerintah ingin revisi UU tidak merugikan rakyat.

"Saya kira dengan adanya penundaan yang didasarkan oleh kebijakan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara rakyat, maka sebenarnya demonstrasi-demonstrasi yang menjurus penolakan revisi UU Pemasyarakatan, KUHP, Ketenagakerjaan, itu sudah tidak relevan lagi. Enggak penting lagi," tandas Wiranto.

"Karena (aspirasi) bisa diberikan lewat jalur yang tidak perlu di jalanan. Yang lebih terhormat, etis, yakni dialog konstruktif," imbuhnya.  

Dia mengimbau yang ingin terus berunjuk rasa agar mengurungkan niat sebab aksi itu hanya membuang energi dan mengganggu ketertiban.

Jalur hukum

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly pun mengajak mahasiswa lebih mengedepankan diskusi atau menempuh jalur hukum jika masih keberatan. Dia mengingatkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan isu revisi UU untuk kepentingan politik. "Maka saya berharap kepada adik-adik saya mahasiswa jangan terbawa oleh agenda politik yang tidak benar."

Menurut Yasonna, masyarakat yang masih keberatan terhadap produk hukum seperti UU KPK bisa meminta informasi yang utuh kepada pemerintah atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu merupakan cara yang elok.

Ketua DPR Bambang Soesatyo juga menyatakan pihaknya mendengarkan aspirasi publik. "Kami menunda bukan hanya usul (dari) pemerintah, melainkan kami mendengar aspirasi dari adik-adik mahasiswa."

Ketua BEM Kema Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran Zaki Andika Saputra yang kemarin ikut berunjuk rasa di depan Gedung DPR mengaku puas setelah pengesahan sejumlah revisi UU ditunda. Menurutnya, tidak akan ada aksi lagi di jalanan.

"Sekarang, tugas kami mengawal proses ke depannya agar semua RUU karet yang ada dicabut, tidak hanya ditunda."

Sumber: Tim Riset MI

Sementara itu, PB HMI mengeluarkan surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum Saddam Al Jihad berisi imbauan kepada seluruh badan koordinasi, cabang, dan komisariat untuk mengkaji secara matang isi revisi KUHP. Mengenai UU KPK, PB HMI  memilih judicial review terkait pasal yang perlu diperbaiki. (Tim/X-8)