Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Langkah emosional tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena KPK adalah lembaga negara yang bekerja dalam sistem hidup berbangsa dan bernegara dengan aturan tertentu.
Batas usia menikah naik menjadi 19 tahun untuk menyelamatkan anak dari praktik perkawinan yang sangat merugikan.
Revisi UU KPK merupakan upaya untuk merespons, terutama terkait perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Tidak semua usulan DPR dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetujui pemerintah. Jokowi menegaskan tidak ingin KPK diperlemah.
Dalam aksinya, FORSI mendesak DPR segera merampungkan revisi UU KPK.
Penggunaan data pribadi konsumen seringkali disalahgunakan dan diakses untuk kepentingan di luar transaksi keuangan yang mereka lakukan.
PENYELESAIAN RUU KUHP terus menuai perdebatan karena sejumlah pasal dianggap kontroversial.
KPK berharap pemerintah mengeluarkan keputusan didasarkan pertimbangan yang matang.
Kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Cinta KPK menyatakan mendukung rencana revisi UU KPK yang disepakati DPR RI.
Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) merupakan momentum untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD)
Rancangan Undang-Undang Pertanahan cenderung memihak kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan besar secara ekonomi.
ia meminta seluruh fraksi di DPR yang menyetujui usulan revisi itu bisa menjelaskan secara gamblang tujuan dari revisi tersebut.
RUU ini memperpanjang belenggu terhadap masyarakat adat untuk mendapatkan wilayah adat. Pasalnya tanah objek reforma agraria (TORA) atau wilayah adat berstatus sebagai milik negara.
RUU Pertanahan yang sedang digarap pemerintah dinilai akan memberikan impunitas terhadap korporasi yang menguasai lahan secara fisik melebihi luasan haknya.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang dilontarkan anggota dewan tidak perlu dikhawatirkan.
Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2019 mengatakan pentingnya kita memperkuat pemberantasan korupsi. Indikatornya tidak hanya dari berapa jumlah koruptor yang ditangkap KPK.
Rencana revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) dilakukan untuk memperkuat lembaga antirasywah itu dalam menjalankan tugasnya.
ANGGOTA DPR periode 2014-2019 akan segera mengakhiri masa bakti di akhir September.
DPR RI menunda pengesahan Rancang-an Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (SDA) hingga rapat paripurna 24 September mendatang.
Agus meyakini UU Peksos bisa menjamin kesejahteraan para peksos baik warga Indonesia, lulusan luar negeri, maupun peksos asing yang bertugas di Indonesia.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved