Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Pemerintah membuka wacana untuk mengeluarkan aturan alternatif terkait industri penyiaran di Indonesia.
KETUA Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama, Anggia Ermarini, mendorong DPR dan pemerintah segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang
Undang-Undang Pemilu dan Pilkada diyakini tidak lama lagi akan dievaluasi partai politik.
Salah satu materi yang diperbarui dalam RUU Pertanahan ialah mengenai aturan sistem informasi pertanahan dan kawasan yang akan dibuat secara terpadu.
Marwan menambahkan dalam sejarah, pesantren juga turut mengambil bagian bahkan sebelum Indonesia ada. Pesantren bahkan merumuskan ideologi dan kelembagaan negara.
Jika tidak ada kesepakatan diantara kementerian terkait, DPR akan menemui kesulitan dalam mengesahkan RUU Pertanahan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Wapres Jusuf Kalla untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Pertanahan. Kalla lantas memanggil menteri terkait, Selasa (20/8).
Komisi II DPR RI yang membahas RUU tersebut tidak boleh mengabaikan hasil rapat koordinasi dengan sejumlah menteri yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla pada Selasa (20/8).
DPR RI memastikan bahwa pihak swasta tetap dibolehkan dan mendapat izin untuk mengelola usaha air minum dalam kemasan (AMDK).
Rapat kali ini untuk mendapatkan kesepakatan, baik muatan maupun rumusan substantife pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang.
Beberapa kementerian yang terkait dengan RUU Pertanahan harus mencapai pendapat satu suara dan solid.
WAKIL Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Asril Tanjung menilai warga negara yang menolak membela negara harus mendapat hukuman.
Menurut Firman, pembahasan RUU Pertanahan selayaknya melibatkan beberapa kementerian terkait dan dibahas secara komprehensif.
Brahmantya mengakui bahwa masih melihat celah atau ruang memicu masalah bahwa beberapa pasal dalam RUU Pertanahan.
Terkait RUU Pertanahan, Prof Ida Nurlinda menjelaskan, RUU sangat berpotensi menimbulkan konflik.
Profesi konsultan pajak di Jepang sudah dipayungi undang-undang tersendiri sejak 1942. Oleh karena itu, pihaknya memperjuangkan hadirnya UU Konsultan Pajak.
RUU itu belum bisa disahkan jika masih terdapat pasal-pasal yang menimbulkan polemik di masyarakat dan juga berpotensi tumpang tindih dengan aturan lain.
Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk segera mengirimkan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ini ke DPR.
RUU Pertanahan juga bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi yang meminta penyelesaian konflik agraria yang cepat dan tepat.
Made mengatakan Jikalahari menemukan pasal-pasal RUU Pertanahan yang tidak propelestarian hutan dan berdampak pada pembakaran hutan dan lahan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved