Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
Diperlukan penjelaskan kepada publik apa beda UU ITE yang telah ada dengan RUU KKS.
Menurut Anggara, RUU Kamtansiber jika disahkan akan melahirkan badan baru. Artinya anggaran yang diperlukan akan membengkak.
Zainudin menjelaskan, kerahasiaan data masyarakat di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) harus benar-benar terjamin.
Rudianto menyatakan sangat setuju bila RUU Pertanahan ditunda pengesahanya di periode DPR saat ini
Hingga kini, RUU inisiatif pemerintah itu belum juga dibahas di DPR lantaran pemerintah belum menyerahkan drafnya.
Dalam naskah draf RUU PDP yang beredar, sanki yang diterapkan yakni ada sanksi administratif, denda administratif dan juga pidana.
Pengesahan UU KUHP dibutuhkan agar penyelesaian RUU lain yang terkait dapat segera menyusul dirampungkan. Salah satunya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
RUU Pertanahan harus ditunda dan dikembalikan pada semangat yang terkandung dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria.
KETUA DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Pusat TM Mangunsong dan Ketua Komnas Perempuan Azriana R Manalu mendesak DPR
RUU Pertanahan menimbulkan masalah baru yang berujung pada pelegitimasian dan pembenaran untuk melakukan perusakan lingkungan.
KETUA DPR Bambang Soesatyo mengatakan institusinya telah menyelesaikan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) selama Masa Sidang V Tahun Sidang 2018-2019.
Kedudukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sejatinya merupakan implementasi dari mandat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960.
Pengumpulan data pribadi masyarakat ini begitu mudah disalahgunakan kalau tidak ada regulasi yang komprehensif mengatur tentang itu.
ASOSIASI Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan RUU tentang Pertanahan yang saat ini tengah dikebut pembahasannya DPD dan pemerintah harus segera dihentikan.
Mahkamah Konstitusi telah membatal semua pasal dalam UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) sejak 2015.
Kalangan Asosiasi Pengusaha Hutan (APHI) yang diwakili Direktur Eksekutifnya, Purwadi Soeprihanto menyambut baik keterbukaan DPR mengenai RUU Pertanahan.
Salah satu keadilan dari RUU Pertanahan ialah dengan memberi kebebasan terbatas pada lahan-lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diusahakan.
Hingga saat ini RUU tersebut belum rampung dibahas di DPR. Selain itu, masih ada serangkaian proses yang harus dilalui hingga RUU tersebut dapat disahkan.
Anggota Panja RUU SDA Syarif Abdullah menyatakan pihaknya optimistis dapat merampungkan pembahasan RUU tersebut sebelum masa tugas mereka.
FRAKSI NasDem DPR mendukung dilakukannya revisi Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved