Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menuturkan perhatian Presiden Joko Widodo terhadap perlindungan data pribadi patut diapresiasi. Oleh karenanya, perhatian Jokowi yang tinggi dan tidak kenal kompromi harus diikuti oleh kesigapan jajaran pemerintah.
Dalam hal ini, ia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk segera mengirimkan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ini ke DPR.
"Sebab, langkah awal untuk mewujudkan kedaulatan data warga negara adalah dengan terwujudnya UU PDP. Tidak ada kepentingan lain selain menjaga kedaulatan data warga negara di tengah akses negatif pemanfaatan teknologi ini," ungkap Charles dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (16/8).
Lebih lanjut, Charles mengatakan, sebagai partai pendukung utama, PDI Perjuangan siap mengawal dan menyelesaikan proses penyusunan RUU PDP sesegera mungkin.
Baca juga : DPR Tagih RUU Perlindungan Data Pribadi
Semua ini dilakukan agar setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, juga segera mungkin terproteksi dari segala potensi kejahatan akibat pemanfaatan data pribadi yang tidak terlindungi.
"Tidak boleh ada satu pun warga negara yang sengsara karena negara tidak bisa melindungi data pribadinya dari para pelaku kejahatan," kata Charles.
Ia menambahkan, jika pemerintah bisa segera mengirimkan draf RUU PDP maka pihaknya bertekad menyelesaikan UU yang sangat krusial ini paling lambat akhir tahun 2019.
Semua tentu bisa terwujud dengan itikad baik dan kerjasama dengan seluruh pihak, baik pemerintah, parpol lain di parlemen dan juga masyarakat sipil yang mengawal dari luar," tandas Charles. (OL-7)
Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menunjukkan tren peningkatan pengaduan serta lonjakan kerugian finansial konsumen dari tahun ke tahun.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
Di tengah ekspansi ekonomi digital yang kian cepat, industri financial technology (fintech) Indonesia memasuki fase baru: dari mengejar pertumbuhan.
Meski potensi ekonomi digital besar, Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada aspek literasi.
Peran AI sebagai intelligent trust, bukan pengganti tanggung jawab manusia, melainkan alat untuk memperkuat transparansi, keadilan distribusi, dan pengambilan keputusan beretika.
Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran, salah satunya Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi.
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved