Kamis 29 Agustus 2019, 19:15 WIB

DPR dan Pemerintah Diminta segera Sahkan RUU PKS

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR dan Pemerintah Diminta segera Sahkan RUU PKS

Ist
Ketua Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama, Anggia Ermarini (tengah)

 

KETUA Umum PP Fatayat Nahdlatul Ulama, Anggia Ermarini, mendorong DPR dan pemerintah segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Anggia mengatakan, selama ini banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak optimal ditangani.

"Hal itu tecermin dari meluasnya bentuk, varian, dan jenis kasus kekerasan yang seringkali kehilangan roh di mata hukum hingga sulit mendapatkan akses keadilan," kata Anggia dalam keterangannya, Kamis (29/8).

Menurut dia, banyak motif baru ditemukan di era digital dan keterbukaan informasi publik.

RUU PKS, lanjut dia, menyisakan pekerjaan panjang dalam penyelesaian masalah itu, seperti pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan hukum bagi korban.

"Kebijakan publik menjadi sebuah harapan pada situasi dan kondisi seperti itu, sebab dalam kenyataannya kekerasan seksual menjadi ancaman nyata dalam iklim yang masih patriarkis dan realitas yang timpang gender saat ini," ujar Anggia.

 

Baca jugaKewenangan BPK Terkait PDTT Digugat ke MK

 

Anggia menambahkan, dalam RUU PKS perlu adanya perluasan definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual, kata dia, bukan hanya hubungan intim, melainkan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap perempuan.

"Hal ini selaras dengan nilai agama yang melihat kekerasan seksual terjadi sejak abad-abad silam. Hasil Munas Alim Ulama yang dilaksanakan oleh PBNU awal 2019 menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam keterangan syariat merupakan segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan," kata dia.

Ia menambahkan, RUU PKS akan memberikan jalan keluar untuk perlindungan perempuan dan sekaligus menjawab rasa keadilan di masyarakat.

"Fatayat NU mengharapkan keseriusan dan kepastian dari DPR dan juga pemerintah untuk mengesahkan RUU PKS ini menjadi UU dengan materi pengaturan yang memuat perlindungan yang komprehensif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, serta UU yang berprespektif korban sehingga menjadi landasan perlindungan optimal bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan seksual. UU yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia, dunia dan akhirat," pungkasnya. (RO/OL-1)

 

Baca Juga

ANTARA

Penentuan Hari Pemungutan Suara Pemilu Diharapkan Semulus Pilkada 2020

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 20 Januari 2022, 12:56 WIB
partai politik hanya menjadi fasilitator di antara pihak yang terlibat dalam persiapan pemilu yakni pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum...
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Kejagung Perjuangkan Kapal Heru Hidayat Dirampas

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:55 WIB
KEJAKSAAN Agung tetap memperjuangkan agar hakim merampas kapal yang disita dari Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat,...
ANTARA/Didik Suhartono

PN Surabaya Benarkan Ada OTT KPK

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 20 Januari 2022, 10:42 WIB
"Bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00-05.30 WIB, KPK datang ke Kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya