Peran Konsultan Pajak belum Dipayungi Undang-Undang

PERAN konsultan pajak di Indonesia belum semaksimal dengan negara lain, seperti Jepang. Hal ini terjadi karena keberadaan dan peran konsultan pajak di Indonesia belum diwadahi undang-undang.

Demikian dikatakan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Mochmad Soebakir, dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/8) pagi.

"Memang kita akui belum optimal seperti di Jepang atau Korea Selatan. Tetapi kita menuju ke arah itu," kata dia.

Ia mengatakan, profesi konsultan pajak di Jepang sudah dipayungi undang-undang tersendiri sejak 1942. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya memperjuangkan hadirnya UU Konsultan Pajak.

Selain itu, IKPI juga melakukan hubungan dan kerja sama dengan organisasi profesi konsultan pajak dari negara-negara anggota Asia Oceania Tax Consultant Asociation (AOTCA), khususnya Jepang dan Korea Selatan, yang profesi konsultan pajaknya sudah tertib.

Ia mengatakan, IKPI secara proaktif senantiasa memberikan masukan kepada pihak DPR yang telah berinisiatif menyampaikan usulan RUU Konsultan Pajak. Jika RUU Konsultan Pajak yang diinisiasi oleh DPR ini berhasil menjadi UU Konsultan Pajak, konsultan pajak akan mempunyai payung hukum.

"Dengan UU Konsultan Pajak maka impian konsultan pajak menjadi profesi yang terhormat (officium nobile) akan terwujud dan memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan bangsa Indonesia," kata Soebakir.

Ia mengatakan, RUU Konsultan Pajak juga akan diseminarkan khusus dalam acara Kongkres IKPI XI di Kota Batu, Jawa Timur, pada 20-23 Agustus 2019.

"Harapan saya semoga Ketua Umum terpilih dapat meneruskan program kerja periode 2014-2019 terutama sebagai mitra DPR dalam mewujudkan RUU Konsultan Pajak menjadi UU Konsultan Pajak, dan tentu saja semoga ketua umum terpilih mampu menjalankan dan melaksanakan program kerja sesuai Keputusan Kongres XI Batu, Jawa Timur," kata dia.

Baca juga: Sinergi Bea Cukai Pangkal Pinang dan Lembaga Lain Amankan 3,6 Kg

Sementara Ketua Umum Panitia Kongres XI di Kota Batu, Ruston Tambunan, kongres ini mengambil tema 'Memperkuat Profesi Konsultan Pajak Indonesia yang Profesional, Bebas, Mandiri, dan Bertanggung Jawab'.

Ia mengatakan, ada beberapa agenda penting dalam Kongres IKPI kali ini. Pertama, penyampaian laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat IKPI periode 2014—2019.

Kedua, pemilihan Ketua Umum dan Ketua Pengawas periode 2019—2024.  Ketiga, penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Standar Profesi perkumpulan. Keempat, penetapan tempat penyelenggaraan Kongres IKPI berikutnya.

Seperti diberitakan, IKPI lahir pada kongres 21 November 1987. Awalnya, pada 27 Agustus 1965, beberapa inisiator membentuk organisasi konsultan pajak. Sebelum menjadi IKPI, kongres pertama di Jakarta pada 31 Oktober 1975 menyepakati pembentukan Ikatan Konsulen Pajak Indonesia. Sejak 2001, IKPI menjadi anggota AOTCA.

IKPI menjadi wadah tunggal perkumpulan konsultan pajak selama beberapa dekade sampai diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Saat ini terdapat dua asosiasi konsultan pajak yaitu IKPI dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I).

Sejauh ini, IKPI memiliki keanggotan terbanyak, yaitu lebih dari 4.000 anggota. IKPI juga dipercaya oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) sebagai pelaksana Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).

Setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014, para konsultan pajak yang berhimpun di IKPI merasa tidak dapat menjalankan profesi secara mandiri. Hal ini disebabkan adanya beberapa ketentuan yang dirasa membelenggu konsultan pajak.

Merespons kondisi itu, pengurus IKPI periode 2014-2019 berusaha untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP). RUU KP ini diajukan melalui jalur DPR. Tidak mengherankan jika RUU KP ini juga akan menjadi topik yang santer dibahas dalam Kongres XI IKPI.

Dengan melihat peranan strategis IKPI dan dinamika hangat yang terjadi di dalam tubuhnya, Kongres XI IKPI di Batu menjadi sangat menarik untuk dicermati oleh para stakeholders, seperti yaitu Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Kadin Indonesia, Apindo, asosiasi lainnya, perguruan tinggi, dan wajib pajak serta masyarakat luas. (RO/OL-1)