Soal Revisi UU KPK, Prasetyo UU Harus Menyesuaikan Kebutuhan

JAKSA Agung HM Prasetyo menilai hukum harus menyelaraskan diri dengan kebutuhan, termasuk perasaan keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Pernyataan itu merujuk revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah dibahas DPR.

Menurut dia, dinamika masyarakat selalu berkembang. Artinya, revisi UU KPK merupakan upaya untuk merespons, terutama terkait perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. UU pun buatan manusia dan boleh saja diubah.

Prasetyo menjawab diplomatis ketika ditanya apakah revisi UU tersebut merupakan upaya melemahkan atau menguatkan lembaga antirasywah. "Revisi itu menyesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/9).

Ia menambahkan, pelbagai penyesuaian itu memang diperlukan. Prinsipnya, dinamika kebutuhan dalam masyarakat termasuk rasa keadilan tetap harus direspons.

"Memang ada pro dan kontra tapi itu biasa, apalagi kita negara demokrasi, ada yang setuju dan tidak. Tinggal bagaimana nanti jika sudah menjadi UU, ya kita laksanakan. Yang penting semua upaya penegakan hukum tentunya berjalan di atas koridor hukum," pungkasnya. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain