NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Soal Revisi UU KPK, Prasetyo: UU Harus Menyesuaikan Kebutuhan

Golda Eksa

13/9/2019 20:31

Soal Revisi UU KPK, Prasetyo: UU Harus Menyesuaikan Kebutuhan — Jaksa Agung H.M Prasetyo(MI/PALCE AMALO)

JAKSA Agung HM Prasetyo menilai hukum harus menyelaraskan diri dengan kebutuhan, termasuk perasaan keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Pernyataan itu merujuk revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah dibahas DPR.

Menurut dia, dinamika masyarakat selalu berkembang. Artinya, revisi UU KPK merupakan upaya untuk merespons, terutama terkait perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. UU pun buatan manusia dan boleh saja diubah.

Prasetyo menjawab diplomatis ketika ditanya apakah revisi UU tersebut merupakan upaya melemahkan atau menguatkan lembaga antirasywah. "Revisi itu menyesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/9).

Baca juga: Ini Empat Poin yang tidak Disetujui Jokowi di RUU KPK

Ia menambahkan, pelbagai penyesuaian itu memang diperlukan. Prinsipnya, dinamika kebutuhan dalam masyarakat termasuk rasa keadilan tetap harus direspons.

"Memang ada pro dan kontra tapi itu biasa, apalagi kita negara demokrasi, ada yang setuju dan tidak. Tinggal bagaimana nanti jika sudah menjadi UU, ya kita laksanakan. Yang penting semua upaya penegakan hukum tentunya berjalan di atas koridor hukum," pungkasnya. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Budi Karya dalam Kasus Suap Jalur Kereta
18/2/2026 22:43
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kemenhub.
KPK Minta Nasaruddin Umar Klarifikasi Penggunaan Jet Pribadi OSO ke Sulawesi Selatan
18/2/2026 20:56
Menteri Agama Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang ke Takalar, Sulawesi Selatan. KPK berharap klarifikasi sukarela untuk memastikan tidak ada unsur gratifikasi.
KPK Lantik Tiga Pejabat Tinggi Madya, Asep Guntur Rahayu Resmi Jadi Deputi Penindakan dan Eksekusi
18/2/2026 18:46
KPK melantik Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi definitif, bersama Aminudin dan Ely Kusumastuti sebagai Deputi Pencegahan & Monitoring serta Koordinasi & Supervisi.
Eks Menhub Budi Karya Sumadi Mangkir dari Panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Kasus Suap Jalur Kereta
18/2/2026 18:06
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Kasus Suap Jalur Kereta
18/2/2026 13:41
KPK memanggil eks Menhub Budi Karya Sumadi untuk mendalami kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Timur. Sudewo telah ditetapkan sebagai tersangka.
Rp5 Miliar Disita dari Ciputat terkait Impor Barang KW
14/2/2026 06:20
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Komnas HAM: RUU Keamanan Siber Berpotensi Langgar Hak Digital, Pembahasan Harus Ditunda
17/10/2025 10:49
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
RUU Pemilu Dibahas Pakai Metode Kodifikasi Mulai 2026
07/10/2025 12:39
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
RUU KUHAP Atur Penyidik tidak Respons Laporan Masyarakat Bisa Dilaporkan ke Atasan
11/7/2025 19:29
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
DPR RI akan Prioritaskan 8 Pembahasan RUU pada Masa Sidang III, Apa Saja?
17/4/2025 19:43
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Tetap Minta Masukan Masyarakat Luas, Ini Kelebihan RUU KUHAP yang Baru Menurut Habiburokhman
17/4/2025 10:40
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
PKS Inisiasi RUU Boikot Produk Israel
20/12/2024 13:23
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.

LOAD MORE

Opini

Kesejahteraan Guru Honorer dan Pendidikan Bermutu untuk Semua
19/2/2026 05:15
Memahami dan Memaknai Pendidikan sebagai Proyek Kebudayaan
19/2/2026 05:10
Blockchain untuk APBD: Jalan Baru Transparansi Anggaran Daerah
19/2/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0
16/2/2026 05:05
Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00
Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved