Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMLAH mahasiswa yang akan melaksanakan aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI semakin bertambah pada Selasa (24/9) sore.
Berdasarkan pantauan Media Indonesia, para mahasiswa datang ke gedung DPR/MPR dengan menggunakan bus kota. Tidak sedikit di antara mereka yang duduk di atas bus. Hal ini mengakibatkan kemacetan yang cukup parah di ruas Jl Gatot Subroto dari arah Kuningan menuju Slipi.
Baca juga: Ini Rekayasa Lalu Lintas Terkait Demo di Gedung DPR
Hingga pukul 15.45 WIB terdapat petugas kepolisian yang berjaga di fly over Ladokgi. Mereka mengarahkan pengendara mobil atau motor ke arah Jl Jenderal Soedirman. Namun tidak sedikit kendaraan yang terus berjalan ke arah gedung DPR/MPR RI.
Sementara itu, ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju Slipi ditutup. Pengendara roda empat yang terlanjur memasuki jalan tol itu diminta berputar balik oleh petugas kepolisian dan Jasa Marga di KM 8.(OL-5)
SEBANYAK 1,5 juta kendaraan menuju ke Kota Bandung, Jawa Barat selama libur panjang Tahun Baru Imlek 2026 pada periode 13 - 15 Februari. Berdasarkan catatan Polrestabes Bandung
Seorang pelajar tewas dalam kecelakaan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, setelah terjatuh akibat jalan berlubang, Senin pagi.
Titik genangan terdalam berada di sekitar Halte Jembatan Gantung dengan ketinggian air mencapai 30 centimeter (cm).
Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan pengguna jalan serta mengurai kepadatan di ruas Jalan Nasional Daendels, Kabupaten Gresik.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan pengaturan lalu lintas khusus di kawasan Sudirman-MH Thamrin pada perayaan malam pergantian Tahun Baru 2026
Melalui sistem berbasis teknologi, Polri ingin mengedepankan aspek edukasi dan kepatuhan sukarela.
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved