Kemacetan Mudik Dipicu Bottleneck Transaksi Tol, bukan Sekadar Lonjakan Jumlah Kendaraan

KEMACETAN panjang di pintu tol saat arus mudik kembali terjadi tahun ini, menegaskan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar lonjakan jumlah kendaraan, melainkan hambatan struktural pada sistem transaksi di gerbang tol. Sistem pembayaran berbasis tapping e-money dinilai menjadi titik krusial yang menurunkan kapasitas jalan secara signifikan.

Pengamat transportasi dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal, Anton Budiharjo, menjelaskan bahwa dalam teori lalu lintas, gerbang tol merupakan "bottleneck" atau titik penyempitan kapasitas akibat kendaraan harus melambat bahkan berhenti.

"Dengan waktu layanan per kendaraan sekitar 4–5 detik, ketika volume lalu lintas meningkat hingga dua sampai tiga kali lipat saat mudik, akumulasi antrean menjadi tidak terhindarkan," ujar Anton, Kamis (19/32026).

Baca juga : H-7 Lebaran: Jalur Puncak Masih Lengang, Polisi Waspadai Lonjakan Arus Ngabuburit

Anton menyebut selisih waktu beberapa detik saja dalam kondisi arus puncak dapat berkembang menjadi antrean panjang yang bahkan meluber hingga ke lajur utama. Dampaknya, arus lalu lintas terganggu secara sistemik dan kepadatan tidak hanya terjadi di gerbang tol, tetapi juga merambat ke ruas jalan sebelumnya.

Menurut Anton, solusi untuk mengatasi persoalan ini perlu dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, optimalisasi operasional menjadi langkah utama, seperti penambahan gardu tol, termasuk gardu satelit di titik-titik krusial seperti Cikampek Utama dan Kalikangkung.Selain itu, rekayasa lalu lintas seperti contraflow, pengaturan lajur, hingga kebijakan open barrier saat puncak arus dinilai efektif untuk mengurangi antrean. Ia juga menekankan pentingnya penambahan mobile reader serta pengelolaan distribusi kendaraan ke rest area agar tidak terjadi penumpukan di satu titik.

"Secara struktural, solusi paling efektif adalah menghilangkan titik henti di jalan tol. “Inti masalahnya ada pada friction point di gerbang tol. Jika ini dihilangkan, arus lalu lintas bisa menjadi free flow,” kata Anton.

Baca juga : Kronologi Lengkap Aksi Ugal-ugalan Pengemudi Calya yang Lawan Arus di Jakpus

Ia mendorong penerapan sistem pembayaran nirsentuh dan nirhenti atau multi lane free flow (MLFF) sebagai solusi jangka panjang. Sistem ini memungkinkan kendaraan melintas tanpa berhenti, sehingga kapasitas jalan meningkat tanpa perlu ekspansi fisik.

"Sebagai tahap transisi, penerapan single lane free flow sebelum implementasi penuh MLFF. Dengan menghilangkan hambatan di gerbang tol, arus lalu lintas diharapkan dapat mengalir lebih lancar dan mengurangi kemacetan klasik saat musim mudik," saran Anton.

Bagaimana cara kerja Multiline Free Flow?

Secara prinsip, kata Anton MLFF bekerja dengan mendeteksi pergerakan kendaraan secara otomatis. Rencana implementasi di Indonesia akan berbasis teknologi terkini, yaitu Global Navigation Satellite System (GNSS) yang terhubung dengan aplikasi di smartphone.

Melalui sistem ini:
•    Kendaraan akan terdeteksi secara otomatis,
•    Sistem akan melakukan matching dengan jaringan jalan tol,
•    Tarif dihitung berdasarkan jarak tempuh,
•    Dan saldo akan dipotong secara elektronik melalui aplikasi.

Di sisi lain, pemantauan juga dilakukan menggunakan kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Kamera ini mampu mendeteksi dan membaca plat nomor kendaraan dengan presisi tinggi, bahkan pada kecepatan tinggi (hingga 100–150 km/jam), serta dalam berbagai kondisi seperti hujan, malam hari, maupun siang hari.
Selain kamera ANPR, terdapat pula sensor tambahan yang berfungsi sebagai mekanisme verifikasi dan kontrol.

Seluruh proses dalam sistem MLFF berjalan secara real time tanpa menghentikan kendaraan. Dengan demikian, gerbang tol untuk transaksi tapping tidak lagi diperlukan. Kendaraan dapat melintas secara bebas (free flow) tanpa harus berhenti, sehingga tidak ada lagi hambatan di titik pembayaran tol. "Namun demikian, efektivitas ini masih sangat bergantung pada dua faktor utama. Pertama, akurasi sistem identifikasi kendaraan," papar Anton.

Menurut Anton, penyelesaian kendala tersebut tidak hanya melibatkan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi juga berbagai pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengembangan sistem pembayaran tol tanpa gerbang tersebut. "Karena itu, proses penyempurnaan membutuhkan koordinasi lintas lembaga," tegasnya

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, proyek MLFF pada dasarnya tetap berjalan meskipun sebelumnya sempat menghadapi sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan bersama berbagai pihak terkait.

"MLFF itu tetap berproses. Ada sedikit masalah teknis dan nonteknis, tetapi itu sudah dibereskan semua. Namun karena melibatkan banyak pihak, tentu perlu waktu untuk merapikannya," ujar Dody dalam media gathering persiapan mudik Lebaran 2026 di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Dody menegaskan bahwa pengujian sistem akan terus dilanjutkan. Tahap pengujian berikutnya akan dilakukan untuk memastikan kesiapan teknologi sebelum implementasi yang lebih luas.

"MLFF merupakan sistem pembayaran tol tanpa gerbang yang memungkinkan kendaraan melintas tanpa harus berhenti atau memperlambat laju kendaraan di gardu tol. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas sekaligus mengurangi antrean kendaraan di jalan tol," jelas Dody.

MLFF diinisiasi sejak 10 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai US$300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.

Namun demikian, efektivitas ini masih sangat bergantung pada dua faktor utama.Pertama, akurasi sistem identifikasi kendaraan.Kedua, kekuatan law enforcement di lapangan.Identifikasi kendaraan akan bergantung pada satu sistem terintegrasi, baik melalui pemantauan kamera ANPR maupun dukungan sistem back office yang kuat. 

"Tanpa dua hal tersebut—yakni akurasi identifikasi dan penegakan hukum—potensi kesalahan transaksi serta pelanggaran dapat mengurangi manfaat yang diharapkan. Selain itu, dengan tidak adanya gerbang tol, potensi pelanggaran seperti saldo minus, kosong, atau tidak mencukupi juga harus diantisipasi dan dieliminasi melalui sistem yang efektif," pungkasnya

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, proyek MLFF pada dasarnya tetap berjalan meskipun sebelumnya sempat menghadapi sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan bersama berbagai pihak terkait.

"MLFF itu tetap berproses. Ada sedikit masalah teknis dan nonteknis, tetapi itu sudah dibereskan semua. Namun karena melibatkan banyak pihak, tentu perlu waktu untuk merapikannya,” ujar Dody dalam media gathering persiapan mudik Lebaran 2026 di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/2/2026).(H-2)