Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISI VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku sudah mengakomodasi keberatan PP Muhammadiyah terkait pembahasan RUU Pesantren. Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menyebutkan keberatan itu sudah dirumuskan saat rapat kerja Komisi VIII dengan pemerintah pekan lalu.
"Secara prinsip, pokok keberatan dari PP Muhammadiyah itu telah diakomodasi dalam pembahasan akhir rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu dalam rapat kerja tersebut," kata Ace dalam pesan singkatnya, kemarin.
Menurut Ace, masukan dari Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya telah diakomodasi ke dalam draf RUU Pesantren yang terbaru. Termasuk dengan memasukkan pesantren yang juga mengembangkan kurikulum dirasah islamiyah yang mengintegrasikan pendidikan umum.
"Dalam pandangan mini fraksi ada masukan-masukan yang justru memperkaya, termasuk masukan dari Muhammadiyah ini, " jelasnya.
Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengirimkan permohonan penundaan pengesahan RUU Pesantren, yang menilai definisi pesantren menjadi salah satu sumber masalah dalam RUU Pesan-tren. Menurut PP Muhammadiyah, definisi pesantren dalam RUU tersebut hanya memberi ruang pada model sistem pesantren tradisional dan mu'allimin.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan pihaknya mendukung agar RUU Pesan-tren segera disahkan dengan harapan dapat memberikan pengakuan kesetaraan dan keadilan terhadap lembaga pendidikan pesantren.
"Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Imbasnya, perlakuan negara ke pesantren tidak sama dengan lembaga pendidikan lain, baik dari aspek pengembangan kurikulum, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, ijazah kelulusannya, maupun dukungan dari aspek anggaran negara, baik melalui APBN maupun APBD," kata Zainut dalam keterangan resminya, kemarin.
Bukan masalah
Terkait dengan perbedaan pendapat itu, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi mengaku tidak mempersoalkan.
"Saya kira berbeda pendapat tidak masalah karena mungkin kita bisa pahami, karena Muhammadiyah tidak punya banyak pesantren, karena Muhammadiyah kan lebih banyak sekolah. Kan sekolahan semua yang dikembangkan Muhammadiyah, sementara pesantren enggak," kata Masduki.
Masduki pun menilai bahwa sejak awal memang Muhammadiyah kurang mendukung dengan RUU Pesantren ini.
"Muhammadiyah itu memang dari awal tidak setuju. Jadi kalau sekarang dia berbicara seperti itu karena dia dari awal konsisten (tidak setuju), jadi Muhammadiyah dari awal sangat konsisten dengan RUU ini," cetusnya.
Meski demikian, ia berharap perselisihan pendapat ini tidak akan menjadikan pengesahan RUU Pesantren terhambat. "Tapi itu mudah-mudahan tidak dijadikan aral untuk disahkannya RUU ini," pungkasnya. (P-4)
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Bagi Fraksi PKS, salah satu langkah untuk membela Paestina adalah dengan menginisiasi RUU untuk memboikot produk asal Israel.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Parlemen mengesahkan RUU yang mengusulkan penyelidikan penasihat khusus terhadap Presiden Yoon Suk-yeol atas kegagalan darurat militer.
ANAK-anak di Australia yang usianya di bawah 16 tahun akan dilarang untuk menggunakan media sosial (medsos).
KETUA Bidang Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Pengurus Pusat GP Ansor, Nur Faizin mendukung gagasan tentang transformasi pendidikan pesantren.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) resmi membuka seleksi Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Nasional ke-8 berbasis komputer (CBT) secara daring pada Selasa, (17/06).
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Workshop Reviu Draf 1 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI dan SPME) Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal.
MAJELIS Masyayikh mengingatkan pentingnya penerapan standar mutu tinggi dalam penyusunan jenjang lanjutan pendidikan tinggi pesantren.
GP Ansor mengapresiasi peluncuran seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren oleh Cak Imin.
210 pondok pesantren di wilayah Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa hanya 54% pesantren yang memiliki akses terhadap air bersih yang layak,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved