Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
PAKAR hukum tata negara mengatakan bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang penuh ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan pemilu. Mulai dari kontroversi Putusan MK soal usia capres di pilpres
Aksi penolakan terhadap praktik dinasti politik yang berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia terus meluas
PEMILIHAN umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam suatu negara.
Langkah DPR menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai langkah yang tepat.
MK pertegas kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa daftar pilpres
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak secara keseluruhan gugatan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 tentang MK (UU MK).
Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara umum dan semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakanya.
Para menteri dan pejabat yang ikut dalam Pilpres 2024 baik sebagai capres cawapres maupun tim pemenangan diyakini tidak akan mau mundur dari jabatannya sebagai penyelenggara negara.
Putusan MK tunduk pada Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi
GURU Besar HTN Unpad Susi Dwi Harjanti mengingatkan putusan 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat legitimasi setelah MKMK memutus Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik.
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap Anwar Usman belum sepenuhnya mengembalikan kewibawaan lembaga tersebut, terutama memulihkan reformasi dari titik nolnya.
MAKI meyakini Hakim Konstitusi Suhartoyo yang terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru mampu memperbaiki citra MK.
PRAKTISI hukum Mellisa Anggraini menilai ada yang janggal dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan ketua MK.
Hukuman ini memberi efek pada Anwar Usman,
Cak Imin menilai lebih bijak bila Anwar mundur dari hakim MK.
WAKIL Ketua Wantim MUI Pusat Zainut Tauhid Sa'adi menghimbau semua pihak hendaknya menerima dan menghormati putusan MKMK
Putusan soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden itu digadang-gadang untuk memuluskan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres Prabowo.
Putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK membuktikan bahwa memang terjadi banyak pelanggaran di MK.
Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) karena melakukan pelanggaran kode etik berat berdasarkan putusan Majelis Kehormatan MK
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved