Berita Terbaru Putusan MK Hari Ini

KPU Jamin Pendaftaran Calon Kepala Daerah Merujuk Putusan MK

KPU menjamin bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan digunakan sebagai rujukan pencalonan kepala daerah pada 27-29 Agustus mendatang.

Tidak Lanjuti Putusan MK, KPU Diminta Segera Keluarkan PKPU

Jimly Asshidiqie KPU menyarankan agar KPU segera mengeluarkan peraturan KPU tindaklanjuti putusan MK. Menurutnya KPU bisa bersurat pada DPR dan pemerintah untuk konsultasi. 

DPR Pastikan Tidak Ada Pengesahan Revisi UU Pilkada secara Diam-diam

Dasco memastikan tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hingga pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada pada 27 Agustus 2024.

Megawati : Yang Sudah Mau Selesai, ya Sudahlah

Megawati juga memberi nasihat agar merelakan jabatan yang sebentar lagi akan selesai. Tak perlu lagi ikut-ikutan dalam pelaksanaan pilkada.

KPU Takut Kena Sanksi Jika Langsung Terapkan Putusan MK

Afifuddin megatakan, surat permohonan konsultasi telah dikirim KPU ke DPR pada Rabu (21/8), sehari setelah MK membacakan putusan yang dinilai progresif bagi banyak kalangan.

Istana Ingatkan Aksi Protes Tidak Ganggu Roda Ekonomi

Istana mengingatkan agar semua pihak tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu.

MK: Bangga atas Aspirasi Tokoh, Guru Besar dan Mahasiswa

Para aktivis hingga guru besar datang ke MK untuk menyampaikan dukungannya pada lembaga penjaga konstitusi itu.

Soal Revisi UU Pilkada, PBNU Minta DPR Dengarkan Suara Demonstran

Dia memandang, langkah pendemo merupakan aspirasi rakyat, yang harus didengar oleh lembaga-lembaga politik seperti DPR.

Menkumham Kembali Datangi DPR, Tanyakan Kelanjutan RUU Pilkada

Menkumham Supratman Andi Agtas mendatangi DPR dan menyambangi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Kedatangannya untuk menanyakan tindak lanjut revisi UU Pilkada

Muhammadiyah Minta DPR Hentikan Revisi UU Pilkada

Melihat dinamika kemarahan publik,  sudah seharusnya DPR tidak berseberangan, berbeda, dan menyalahi putusan MK

Guru Besar Universitas Indonesia: Indonesia dalam Bahaya Otoritarianisme

DGB UI meminta semua pihak mencermati beberapa hal. Pertama, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga negara.

Ketidakhadiran di Paripurna Bentuk 'Boikot' Anggota DPR

Sebagai anggota DPR Luqman memutuskan tidak hadir pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini dengan agenda pengambilan keputusan untuk mengesahkan RUU Pilkada.

Revisi UU Pilkada Disebut Berpotensi Cacat Formil

Persetujuan Badan Legislasi DPR RI atas revisi UU No.10/2016 tentang Pilkada  terkait syarat pengajuan calon kepala daerah dianggap mengakomodir elit politik. 

Kawal Putusan MK, Mahasiswa Nyalakan 'Peringatan Darurat'

Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia mulai  menyalakan sinyal peringatan darurat seiring langkah DPR menyepakati RUU Pilkada yang mengabaikan putusan MK.

PSHK UII Nilai Putusan MK Penegasan Putusan Sebelumnya

PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menyorot dua putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai dapat menjadi titik balik pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Masyarakat Sipil Ancam Biokot Pilkada jika DPR dan Pemerintah Abaikan Putusan MK

Sejumlah akademisi yang tergabung dalam CASL menyerukan agar DPR dan pemerintah mematuhi putusan MK terkait revisi UU Pilkada. 

DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Cagub Dihitung saat Pelantikan, Ikut Putusan MA

Panja RUU Pilkada menyepakati batas minumum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil calon gubernur 25 tahun saat pelantikan

Masyarakat Sipil Akan Boikot Pilkada 2024 jika Putusan MK Dikebiri

Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).

Kata Pengamat soal Celah Hukum Putusan MK soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Pengamat hukum Nasrullah  berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.70/PUU-XXII/2024 tidak memuat amar yang mengubah ketentuan terkait syarat usia calon gubernur minimal 30 tahun.

Ganjar Pranowo: Putusan MK Ubah Peta Kekuatan Politik di Pilkada 2024

Politisi PDIP Ganjar Pranowo meyakini putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah akan mengubah peta kekuatan politik jelang pendaftaran calon kepala daerah.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia