Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan partainya telah menyiapkan strategi dan opsi dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan jadwal Pemilu nasional dan lokal. Dede mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
"Kalau Partai Demokrat sampai saat ini, kita harus siap dengan segala opsi. Jadi jika opsi ini memang harus dijalankan, maka langkah yang harus dilakukan adalah plan 1, 2, 3-nya sudah ada," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.
"Lalu jika kemudian nanti ada opsi lainnya, dan kita kan saat ini masih menunggu pertemuan antar partai-partai, yang tadi pimpinan DPR sudah sampaikan akan ada pertemuan,apapun outputnya, hasilnya, kita juga harus punya opsi-opsi," katanya.
Dede mengatakan saat ini partainya tidak dalam menolak putusan MK. Pihaknya hanya menentukan langkah yang dilakukan ketika putusan MK tentang pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu lokal telah diatur ke dalam undang-undang. Meski demikian, Dede enggan membeberkan opsi atau rencana yang diambil Partai Demokrat ke depannya.
"Belum boleh saya sampaikan saat ini, karena opsi itu adalah langkah yang kita lakukan jika, keputusan akhirnya nanti ada beberapa lah. Dan itu kan strategi tentu, itu strategi partai kami tentunya," katanya.(P-1)
Pemerintah masih mengkaji putusan MK terkait pemisahan pemilu sambil menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Partai NasDem menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencuri kedaulatan rakyat karena memutuskan pemilu nasional dan daerah atau lokal.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Putusan mahkamah memisahkan skema pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI dengan Kepala Daerah dan DPRD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved