Revisi UU Pemilu dan Pilkada, DPR Didorong Bikin Pansus

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk segera merevisi Undang-Undang tentang Pemilu dan Pilkada setelah Mahkamah Konsitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan tahapan maupun pencalonan. Namun, alih-alih lewat Badan Legislatif (Baleg), pembahasan didorong melalui pembentukan panitia khusus (pansus).

Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati berpendapat, idealnya, setiap fraksi mengirimkan anggota yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas serta pengalamannya untuk membahas UU Pemilu dalam pansus tersebut. 

"Saya justru khawatir, jika dibahas di Baleg, RUU Pemilu menjadi alat politis dan transaksional untuk menguntungkan segelintir elite dan kepentingan kelompok apalagi sudah menguat narasi narasi untuk membangkang putusan MK," terang Neni kapada Media Indonesia, Senin (14/7).

Baca juga : DPR Setuju Kodifikasi UU Pemilu Masuk Rencana Strategis DPR 2025-2029

Sejumlah putusan MK yang perlu diakomodir dalam revisi tersebut antara lain pemisahan nasional dan lokal, presidential threshold, dan ambang batas pencalonan kepala daerah. 

Neni memahami sejumlah partai politik resah dengan putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah karena dianggap melampaui kewenangan karena berbenturan dengan Pasal 22E UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Jadi harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang untuk melakukan constitutional engenering," jelasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan bahwa DPR harus segera melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada. Karena sifatnya final dan mengikat, putusan MK harus dipatuhi. 

"Bahwa pasca putusan MK itu memang ada implikasinya, nah justru inilah yang harusnya dibahas dalam pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada," kata Khoirunnisa. (P-4)