Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RENDAHNYA tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mesti jadi perhatian serius semua pemangku kepentingan, baik penyelenggara pemilihan maupun pembentuk undang-undang. Salah satu penyebab rendahnya partisipasi itu, menurut pengamat pemilu Titi Anggraini, mesti ditangani dengan pemisahan penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam tahun yang berbeda.
"Setidaknya harus ada jeda dua tahun antara satu sama lain sehingga ada rentang untuk melakukan evaluasi atas pemilu sebelum kemudian melanjutkan penyelenggaraan tahapan pilkada," kata Titi kepada Media Indonesia, Jumat (29/11).
Ia mengingatkan, saat ini Revisi Undang-Undang Pilkada sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024. Baginya, semangat revisi itu juga harus memperbaiki model keserentakkan pemilu dan pilkada dalam tahun yang sama antara lain beban penyelenggara yang dinilai berat dalam menggelar tahapan pemilihan.
Selain itu, dampak dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun yang sama juga membuat konsolidasi internal partai menjadi tidak optimal dalam melakukan pencalonan. Sebab, partai belum sepenuhnya pulih dari ekses kontestasi pemilu legislatif dan pemilu presiden.
"Dan juga pemilih yang mengalami puncak kejenuhan politik akibat rentetan peristiwa politik yang beruntun. Ini menjadi alasan yang sangat logis dan mendesak untuk memisahkan antara pemilu dan pilkada agar tidak terselenggara pada satu tahun yang sama," tutur Titi. (M-2)
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Djayadi juga menegaskan dipisahnya pemilu tingkat nasional dan daerah membuat koordinasi pusat dengan daerah berjalan lebih efektif.
INDONESIA memasuki babak baru, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran menteri dan wakil menteri pada Senin (21/10) di Istana Merdeka, Jakarta.
Kelas menengah memiliki peran krusial sebagai bantalan ekonomi suatu negara.
Ketiga slogan itu dituangkan ke visi dan misi, kemudian dijabarkan lagi menjadi berbagai program dan strategi
MENTERI Kesehatan mengungkap bentuk perundungan yang terjadi di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau dokter residen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved