Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Efektifkah Hadapi Tantangan?

INDONESIA memasuki babak baru, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran menteri dan wakil menteri pada Senin (21/10) di Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikan jajaran menteri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

Kabinet Merah Putih ini merupakan hasil kesepakatan dengan para ketua umum partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo. 

Kabinet Prabowo berjumlah 48 kementerian, jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kabinet Jokowi selama dua periode yang berjumlah 34 kementerian. Dalam susunan menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo menambah jumlah kementerian koordinator, lalu memecah beberapa kementerian. Dengan demikian, ini menjadi kabinet tergemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi.

Mundur ke era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah memiliki kabinet gemuk dengan 44 menteri saat Kabinet Pembangunan V bergulir pada 1988-1993. Jika diurutkan sejak Indonesia merdeka, kabinet tergemuk dimiliki Presiden Soekarno pada era pergolakan politik 1965/1966. Saat itu, Soekarno merekrut 132 menteri. Kabinet yang dinamakan Dwikora II ini hanya bertahan selama beberapa bulan sebelum Soeharto mengambil alih kekuasaan dan membentuk Kabinet Ampera I dan II.

Gemuknya kabinet bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi. Memang, ada dampak positif dan negatifnya bagi pemerintahan. Masyarakat berharap pada pemerintahan Prabowo untuk lima tahun ke depan (2024-2029) agar dapat menjalankan program-program yang sudah dijanjikan, terutama dalam swasembada pangan, pemberantasan korupsi, dan penanggulangan masalah kemiskinan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, sehingga rakyat Indonesia hidup adil dan sejahtera.