Berita Terbaru pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Hari Ini

Transisi Pemilu di Indonesia Pernah Terjadi pada 1977

Jika alasan penolakan putusan MK karena pemilu tak digelar dalam siklus 5 tahunan sebagaimana mandat konstitusi, partai politik dinilai keliru.

Revisi UU Pemilu-Pilkada Satu-satunya Jalan Akhiri Polemik Pemisahan Pemilu

REVISI Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan lokal.

NasDem Dorong MPR Tafsirkan Putusan MK, Pakar HTN: Tidak Berwenang

Umbu mengatakan MPR tidak berwenang menafsirkan putusan MK yang nantinya berdampak pada eksistensi dan keberlakuan putusan MK. Ia mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat.

Menko Budi Gunawan Akan Kaji Dampak Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Pihaknya bersama dengan beberapa Kementerian/Lembaga juga masih berupaya memetakan implikasi dari putusan MK.

Tunggu Arahan Para Ketum Parpol, DPR: Mereka Punya Helicopter View Kebangsaan

Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.

Sulit Move On dari Dinamika Pemilu, DPR: Kini Dihadapkan Putusan MK

Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres

PKS soal Pemisahan Pemilu Pusat dan Lokal: MK Telah Melampaui Kewenangan Pembentuk UU

Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.

Komisi III DPR Belum Jadwalkan Pemanggilan MK Soal Putusan Pemisahan Pemilu Pusat dan Lokal

SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.

DPR Desak MK Jelaskan Putusan soal Pemisahan Pemilu

Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.

Gerindra Ungkap Sisi Positif dan Negatif dari Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan. 

Demokrat tidak Menolak Putusan MK, Siapkan Berbagai Strategi

Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.

Kritik MK, PAN: Mestinya Tidak Bikin Norma Baru

MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.

MK Tegaskan Pemisahan Pemilu Pusat dan Lokal Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.

Puan Sebut Parpol akan Bahas Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

 Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.

NasDem Anggap MK Curi Kedaulatan Rakyat dalam Putusan Pemilu Terpisah

Partai NasDem menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencuri kedaulatan rakyat karena memutuskan pemilu nasional dan daerah atau lokal.

NasDem Tegaskan Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Inkonstitusional

Putusan mahkamah memisahkan skema pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI dengan Kepala Daerah dan DPRD.

NasDem Nilai MK Ambil Kewenangan DPR dan Presiden

MK juga dianggap tidak menggunakan metode moral dalam menginterpretasikan hukum serta konstitusi.

DPR dan Pemerintah Rapat Tertutup Bahas Pemisahan Pemilu, Dasco: Baru Brainstorming

DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.

Pengamat Anggap Putusan MK tidak Ideal

Putusan MK yang memisahkan pemilihan berdasarkan wilayah tidak akan berkontribusi pada peningkatan kualitas eksekutif dan legislatif.

DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Pemerintah Bahas Pemilu Terpisah

DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia