Berita Terbaru Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional Hari Ini

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Dinilai Ubah Arah Demokrasi

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XX/Tahun 2025 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dinilai berpotensi mengubah peta demokrasi Indonesia secara drastis.

DPR Belum Bahas Pemisahan Pemilu, Demokrat Tegaskan Ikut MK

Kendati belum ada pembicaraan dan pembahasan resmi, Dede menyatakan Partai Demokrat akan mengikuti keputusan MK beserta dengan segala aturan turunannya ke depan.

Pemilu Lokal dan Nasional, Titi Usulkan Masa Jabatan DPRD dan Kepala Daerah Diperpanjang

Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional

Ketua DPR: Seluruh Parpol Sepakat Bahwa Putusan MK Langgar Konstitusi

Puan mengacu pada Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur pemilu lima tahunan untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. 

DPR Setuju Kodifikasi UU Pemilu Masuk Rencana Strategis DPR 2025-2029

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengesahkan peraturan itu setelah mendapatkan persetujuan saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (8/7). 

NasDem Dorong MPR Tafsirkan Putusan MK, Pakar HTN: Tidak Berwenang

Umbu mengatakan MPR tidak berwenang menafsirkan putusan MK yang nantinya berdampak pada eksistensi dan keberlakuan putusan MK. Ia mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat.

Tunggu Arahan Para Ketum Parpol, DPR: Mereka Punya Helicopter View Kebangsaan

Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.

Sulit Move On dari Dinamika Pemilu, DPR: Kini Dihadapkan Putusan MK

Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres

Ketua Komisi II sebut MK Men-downgrade Dirinya

Ketua DPP Partai NasDem itu menilai MK telah melampaui kewenangannya. Padahal, tugas DPR dan pemerintah dalam membentuk norma melalui undang-undang.

DPR Desak MK Jelaskan Putusan soal Pemisahan Pemilu

Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.

Kematian Petugas Pemilu Masih Tinggi, Komnas HAM Dukung Putusan MK

Komnas HAM mencatat pada Pemilu maupun Pilkada 2024, setidaknya ada 181 orang anggota tim penyelenggara yang meninggal dunia.

Soal Putusan MK, Yusril : Pemilu Presiden tak Bisa Diundur

Yusril Ihza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan lokal. Menurutnya pemilu tak bisa diundur

Demokrat tidak Menolak Putusan MK, Siapkan Berbagai Strategi

Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.

Puan Sebut Parpol akan Bahas Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

 Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.

Pengamat : Keputusan Pemilu Lokal dan Nasional Harusnya oleh DPR

PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR

Pakar HTN:  Alih-Alih Persoalkan Putusan MK, Parpol Seharusnya Patuh pada Konstitusi

Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

NasDem Anggap MK Curi Kedaulatan Rakyat dalam Putusan Pemilu Terpisah

Partai NasDem menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencuri kedaulatan rakyat karena memutuskan pemilu nasional dan daerah atau lokal.

NasDem Tegaskan Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Inkonstitusional

Putusan mahkamah memisahkan skema pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI dengan Kepala Daerah dan DPRD.

NasDem Nilai MK Ambil Kewenangan DPR dan Presiden

MK juga dianggap tidak menggunakan metode moral dalam menginterpretasikan hukum serta konstitusi.

DPR dan Pemerintah Rapat Tertutup Bahas Pemisahan Pemilu, Dasco: Baru Brainstorming

DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia